REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) menemui Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12). Ketua Ikagi Zaenal Muttaqin menyampaikan, Menteri Erick menyampaikan sejumlah hal kepada Ikagi, antara lain menjaga persatuan dan solidaritas awak kabin Garuda Indonesia untuk tetap menjalankan fungsi sebagai pramugari dan pramugara sesuai peraturan yang berlaku.
"Pak menteri sampaikan juga dalam permasalahan perjanjian kerja bersama (PKB) harus disepakati dengan baik untuk mendapatkan win-win solution," ujar Zaenal di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12).
Erick, kata Zaenal, mengharapkan manajemen baru Garuda Indonesia nantinya memiliki moral yang baik. Selain itu, Erick berpesan kepada karyawan Garuda memisahkan persoalan internal perusahaan dan persoalan hukum.
"Kalau ada persoalan di internal mohon diselesaikan internal, apalagi masalah hukum yang sedang berjalan kita hargai keputusan hukum," ucap Zaenal.
Ikagi sendiri, lanjut Zaenal, mendukung upaya pemerintah dan Menteri BUMN Erick Thohir membenahi Garuda Indonesia. Ikagi juga meminta Erick menunjuk pemimpin Garuda yang memiliki akhlak yang baik. Zaenal menilai Garuda di bawah kepemimpinan Ari Askhara bermasalah dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan sejak 2018 hingga 2019.
"Yang penting kami mencium sesuatu yang tidak baik. Tapi kami tidak tahu sumbernya dari mana," kata Zaenal.
Zaenal juga menuding Ari melakukan tindakan semena-mena terhadap awak kabin Garuda dengan kebijakan mutasi tanpa dasar yang jelas dan diduga melanggar prosedur yang berlaku. Ia menyebut, 232 awak kabin telah dimutasi ke Makassar dari rencana awal yang sebanyak 500 awak kabin. Sementara rencana mutasi ke Denpasar disebut mencapai 1.000 awak kabin.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Ashkara (kiri)
"Itu aturan sepihak yang dibuat mereka yang selama ini dilakukan oknum-oknum," ucapnya.
Para karyawan sendiri tak berani membangkang lantaran sanksi tegas yang dilakukan manajemen Garuda berupa grounded atau larangan terbang hingga pemberian surat peringatan (SP). Zaenal menilai pemindahan homebase merupakan hal yang wajar selama memenuhi peraturan yang telah disepakati bersama.
Zaenal menyampaikan sanksi larangan terbang sangat memukul para karyawan. Pasalnya, karyawan praktis hanya menerima gaji pokok yang sebesar upah minimum provinsi (UMP). Sementara uang terbang, kata Zaenal, jauh lebih besar dari gaji pokok yang diterima karyawan.
"Banyak masyarakat yang kaget dengan penampilan kita di pesawat yang wah, padahal gaji pokok kita hanya UMP, kalau kita tidak terbang, kita tidak dapat uang terbang," lanjutnya.
Zaenal menyampaikan praktik-praktik yang merugikan karyawan masih terjadi semasa Ari memimpin. "Kami di awak kabin sanksinya grounded dan diberi jadwal penerbangan panjang pulang pergi, sementara pegawai darat (sanksi) istilahnya dipapuakan atau dibiakkan (dipindahkan ke Papua)," kata Zaenal.
Hari ini bukan hanya Ikagi pimpinan Zaenal Muttaqin yang mendatangi kantor Erick Thohir. Ikagi yang dibawahi oleh Achmad Haeruman juga mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk meluruskan kabar-kabar yang beredar di masyarakat.
Menurut dia, kesejahteraan karyawan dan awak kabin membaik saat dipimpin Ari Askhara sebagai Dirut PT Garuda Indonesia. "Ada kejadian dengan Dirut kami, ya kami tidak menampik. Tapi perlu ditegaskan posisi Garuda Indonesia sudah membaik kinerjanya," kata Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia Tommy Tampati, yang mendukung Ikagi yang diketuai Achmad Haeruman, menambahkan.
Moge Harley Davidson shovelhead klasik 70an hasil selundupan Dirut Garuda, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).
Tommy menyatakan pihaknya siap menjaga keberlangsungan bisnis Garuda Indonesia. "Semua kami serahkan ke Pak Erick Thohir yang punya kewenangan mengganti dan evaluasi. Kami tak menentang, tapi kami mohon Pak Erick berikan pernyataan yang menyejukkan semua orang untuk menjaga kelangsungan Garuda," ucapnya.
Kebijakan Ari bukan cuma dikritik oleh karyawannya. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai penggantian Direktur Utama Garuda Indonesia bisa meningkatkan kinerja industri pariwisata yang sempat lesu. Haryadi mengatakan perubahan tersebut bisa kembali meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah wisata unggulan.
"Selama ini ada upaya untuk membuat kompetitif, tapi dipersulit. Terus terang saya sebagai ketua PHRI, dari sektor pariwisata gembira banget. Kita yang mengeluh paling berat karena dia penyebabnya," ujar Haryadi Saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12).
Selama ini, menurut dia, Garuda telah menciptakan sistem kartel dan mendikte pasar, melalui cara-cara seperti 'menekan' operator jasa layanan penjualan tiket seperti Traveloka. "Mudah-mudahan ini titik kita membenahi semua itu, karena ini bicara tidak hanya pariwisata, tapi bicara konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Bayangkan bukan hanya penumpang yang kena, kargo juga jadi mahal," ujar Haryadi Sukamdani.
Haryadi yang juga Ketua Umum Apindo itu menambahkan salah satu titik pembenahan yang dapat menggairahkan kembali industri pariwisata adalah penurunan tiket angkutan udara yang dianggap terlalu tinggi bagi konsumen. "Yang dirasakan masyarakat memang tiket itu tidak kompetitif, dibandingkan dengan rute yang sama di Asean maupun Eropa. Bahkan sama-sama penerbangan 1-2 jam, kalau bicara LCC (Low Cost Carrier) kita lebih mahal," katanya.
Menurut Hariyadi Sukamdani, tingginya tiket pesawat terbang itu membuat tingkat kunjungan wisatawan, terutama turis domestik, ke wilayah timur Indonesia menjadi tidak kompetitif dan berkurang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika