REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia adalah negara yang menghormati dan menjamin kebebasan bersyarikat dan berkumpul. Namun, Indonesia harus juga penting memastikan apakah perkumpulan, organisasi dan syarikat sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa. Artinya, mencantumkan Pancasila sebagai azas organisasi dan syarikat menjadi penting agar tidak ada perkumpulan atau organisasi masyarakat (ormas) yang menolak atau bahkan memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
“Jadi semua ormas tanpa kecuali sepanjang itu di Indonesia harus taat konstitusi kita yaitu UUD 45, dan juga harus berbasis pada ideologi kita, Pancasila,” kata pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, akhir pekan lalu.
Karena itu, Emrus sepakat dengan keberadan Undang-Undang Ormas dengan peraturan turunan yang mendukung UU tersebut. Menurutnya UU itu harus ditaati seluruh ormas, sebaliknya bila ada ormas yang menolak persyaratan itu, tentu itu menjadi wewenang pemerintah untuk tidak memberikan izin.
“Jadi jangan diartikan bahwa pembuatan aturan yang harus ditaati sebuah ormas dianggap sebagai seuatu yang melanggar konstitusi. Itu tidak. Oleh karena itu turunan daripada UUD 45 dibuat UU Ormas. Dengan demikian persyaratan seperti tertuang di UU itu harus dipenuhi seluruh ormas,” kata founder dan direktur eksekutif Lembaga Emrus Corner ini.
Emrus menambahkan bahwa Pancasila dan UUD 45 dirumuskan para pendiri bangsa dengan pertimbangan sangat dalam dan matang. Para pendiri bangsa itu terdiri dari orang-orang hebat yang tidak boleh dinafikan oleh seluruh bangsa Indonesia
Ia juga mengaku, sejauh ini ia belum menemukan adanya ormas terutama ormas agama yang melenceng dari ketentuan diatas. Namun ia kembali menegaskan bahwa ormas agama apapun di Indonesia juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.
“Jangan diartikan ideologi itu seolah-olah di atas agama, jangan sampai diartikan ke sana. Menurut saya, ideologi dan agama itu harus in line atau satu garis yang tidak bertentangan,” jelas Emrus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika