REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyarankan pemerintah sebaiknya fokus memenuhi janji-janji yang dilontarkan di masa kampanye. HNW heran di awal-awal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berjalan, pemerintah malah sibuk mengurus radikalisme yang tidak pernah dijanjikan selama kampanye.
"Jangan membuat program-program yang tidak ada dalam janji kampanye. Radikalisme tidak ada loh dalam janji kampanye. Tapi sekarang seolah-olah ini kabinet anti radikalisme," kata Hidayat usai menghadiri pembukaan Silaknas ICMI di Auditorium Universitas Negeri Padang, Jumat (6/12).
Isu radikalisme yang terus digiring pemerintah menurut politikus PKS tersebut telah membuat situasi tidak nyaman di tengah-tengah masyarakat. Terlebih dalam memberantas radikalisme, pemerintah tidak memiliki standar yang jelas.
Bahkan pemerintah tidak punya batasan yang jelas mengenai radikalisme.
"Hendaknya radikalisme ada batasan yang jelas, rujukan hukumnya apa," ucap Hidayat.
Hidayat menyayangkan isu radikalisme yang digiring pemerintah justru berakibat pada umat Islam di bawah. "Jangan hanya menggiring narasi radikalisme ke umat Islam saja," kata HNW menambahkan.
Secara terpisah, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) memberikan peranan membantu pemerintah memberantas radikalisme.
Ma'ruf menyebut radikalisme menjadi perioritas pemerintah untum diberantas karena ia menilai Indonesia kini dalam ancaman masuknya paham-paham menyimpang yang membahayakan keutuhan NKRI.
"Saya memandang ICMI harus punya peranan memberantas radikalisme," kata Ma'ruf pada di acara Silaknas ICMI ke 29 di Auditorium Universitas Negeri Padang, Jumat (6/12).
Ma'ruf menyebut ICMI yang berisikan tokoh-tokoh cerdik pandang harus memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa agar cerdas dalam menangkal pengaruh paham radikal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
