REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Perhubungan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, keberadaan bus sekolah mampu menekan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Pejanggik hingga 80 persen. Bus sekolah mulai beroperasi sejak 31 Oktober 2019,
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram M Saleh mengatakan kondisi itu dapat dilihat pada saat jam berangkat dan pulang sekolah di Jalan Pejanggik khususnya depan Bank Indonesia (BI). Selama ini, lokasi tersebut menjadi pusat kemacetan pada waktu tertentu.
"Alhamdulillah, sejak bus sekolah beroperasional dan kawasan tertib lalu lintas (KTL) dicanangkan, kondisinya kini jauh lebih baik dan kemacetan bisa kita tekan hingga 80 persen," katanya.
Menurutnya, persentase penurunan kemacetan arus lalu lintas itu diukur dari waktu yang ditempuh pengguna kendaraan saat melintasi Jalan Pejanggik sebelum dan sesudah beroperasinya bus sekolah dan dicanangkan KTL.
"Karena itu, keberadaan bus sekolah memiliki pengaruh yang besar dalam upaya menekan kemacetan arus lalu lintas di kawasan tersebut," katanya.
Saleh mengatakan, bus sekolah yang dimiliki Dishub Kota Mataram saat ini hanya dua unit dengan kapasitas 19 orang dan 15 orang tersebut awalnya hanya melayani satu rute saja yakni dari BTN Kekalik menuju tiga sekolah di Jalan Pejanggik yakni SMPN 15, SMPN 1 dan SMPN 2 Mataram.
Namun setelah bus berjalan selama beberapa pekan, banyak permintaan dari masyarakat untuk dilayani karenanya kini rute ditambah ke kawasan Pagutan, dengan mengatur jam jemput dan antar siswa.
"Awalnya, ketika satu rute kita buat jadwal jemput tepat pada pukul 06.30 WITA dan siap berangkat pukul 06.50 WITA. Tetapi, kita atur lagi agar siswa dari Pagutan bisa terakomodasi," katanya.
Ia mengakui, keberadaan bus sekolah yang kini hanya bisa melayani dua rute itu, memang menjadi kecemburuan sosial terhadap siswa lainnya termasuk siswa di SDN 2 Cakranegara dan SDN 7 Mataram, yang sudah meminta tapi belum bisa terlayani.
"Kalau ada yang 'cemburu' mengatakan bus sekolah hanya melayani siswa kaya, itu memang benar karena tujuannya agar siswa yang kaya ini tidak diantar dan jemput dengan mobil yang memicu kemacetan arus lalu lintas," katanya.
Operasional dua unit bus sekolah ini akan berlanjut hingga 10 bulan di tahun 2020, setelah itu akan dievaluasi untuk diusulkan anggaran kembali melalui APBD Perubahan 2020, untuk sewa kendaraan.
Dua unit bus yang dijadikan bus sekolah untuk tahap pertama ini, katanya, merupakan bus pihak ketiga yang disewa selama tiga bulan senilai Rp180 juta.
Karenanya, pelayanan bus sekolah ini diberikan secara gratis, tetapi setiap siswa diminta membawa sampah plastik setiap kali naik bus sekolah. Istilahnya siswa membayar pakai sampah plastik.
"Sampah plastik itu kita kumpulkan di kantor untuk didaur ulang oleh Dharma Wanita Dishub Kota Mataram," katanya.
Akan tetapi, tambahnya, sampai saat ini belum ada siswa yang membawa sampah plastik dan itu masih ditoleransi karena tujuannya agar siswa mau naik bus sekolah. "Untuk membawa sampah akan kita tegaskan mulai tahun 2020," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika