REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Aapek ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga, tergolong cukup baik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Purbalingga Sediyono menyebutkan, dibanding kabupaten tetangga seperti Banyumas dan Banjarnegara, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Purbalingga masih di atas kedua kabupaten itu.
Sediyono menyebutkan, skor IKP Purbalingga berada di angka 74. Angka ini diatas Banyumas yang memperoleh IKP 73,9, Kebumen 73,32 dan Banjarnegara di angka 72,35.
''Secara nasional IKP Purbalingga termasuk bagus. Peringkat dua se-Barlingmascakeb, hanya kalah oleh Kabupaten Cilacap yang areal sawahnya memang lebih luas,'' katanya di sela Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten Purbalingga, Kamis (5/12).
Dia menyebutkan, meski ada desa/kelurahan yang masuk kategori rentan rawan pangan, namun jumlah esa yang memiliki predikat ketahanan pangan baik, cukup banyak. ''Dari 23 desa/kelurahan yang ada di Purbalingga, ada sebanyak 175 desa/kelurahan yang menyandang predikat ketahanan pangan baik,'' kata dia.
Menurutnya, ke 175 desa/kelurahan tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri dari hasil pertaniannya. ''Ini merupakan prestasi yang baik dan patut diapresiasi, karena sebagian besar wilayah di Purbalingga berarti telah mampu menyediakan pangan sendiri,'' katanya.
Meski demikian dia mengakui, ada satu desa yakni Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol, yang ketahanan pangannya buruk. Selain itu, ada 64 desa yang rentan pangan dimana 15 desa diantaranya rentan pangan kategori dua.
Dengan banyaknya desa yang memiliki ketahanan pangan baik, Sediyono menyatakan, Kabupaten Purbalingga memiliki surplus ketersediaan beras yang cukup besar. Seperti pada tahun 2018 lalu, Purbalingga mengalami surplus 69,797 ton.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga Agus Winarno yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan apresiasi pada seluruh jajaran DKPP sehingga Purbalingga mengalami surplus pangan cukup besar.
''Kami berharap, surplus pangan ini bisa terus dipertahankan mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Aspek pemenuhan pangan ini merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945,'' jelasnya. n eko widiyatno
Ikuti Whatsapp Channel Republika