REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membahas radikalisme yang ada di BUMN. Ia mengaku diberi tahu langkah untuk mengatasi hal tersebut.
"Saya mendapatkan saran dari timnya di mana beliau kasih masukan mengenai radikalisasi di BUMN," ungkap Erick usai pertemuan di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).
Erick enggan mengungkapkan hasil masukan dari Kemenko Polhukam tersebut. Menurutnya, akan ada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi radikalisme di BUMN. Ideologi Indonesia, kata dia, sudah final dan diputuskan oleh para pendiri bangsa ini, yakni Pancasila.
"Enggak. Ini lebih tadi cuma data saja diinformasikan, kondisinya seperti ini, langkah-langkahnya, ya sudah nanti kita ikuti," tutur Erick.
Menurut dia, pihak-pihak yang terpapar radikalisme sebenarnya punya perasaan positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Hanya saja, mereka mendapatkan masukan yang tidak benar dari pihak lain.
"Saya rasa mereka juga punya perasaan yang positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidka benar saja yang harus dijelaskan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, mengungkapkan, paham radikalis sudah ada di mana-mana. Radikalisme, kata dia, ada di BUMN, bahkan Polri.
"Jangankan BUMN, semuanya ada kok. Polisi saja ada kok soal polwan saya ngomong sama Polri. Namun, tebal tipis, sedikit banyaknya kan masih beda-beda, tapi sudah di mana saja. Artinya, tugas kitalah sekarang mereduksi itu," kata Suhardi di Kemenko Polhukam, Selasa (19/11).
Ia menjelaskan, BNPT sudah memberikan pemahaman terkait resonansi kebangsaan dan bahaya-bahaya serta pencegahan paham radikal kepada 184 CEO di BUMN. Itu dilakukan atas permintaan mantan menteri BUMN, Rini Soemarno.
"Jadi, ada treatment-treatment khusus ketika kita melihat ada anggota kita yang mungkin dalam tanda petik agak lain. Artinya, yang sekarang kita kerjakan bagaimana yang sudah ada dan bagaimana untuk rekrutmen ke depannya," katanya.
Portal Aduan ASN Radikal
Ikuti Whatsapp Channel Republika
