jatimnow.com - Fasilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya dianggap masih banyak yang belum optimal. Aktivis dan pegiat disabilitas meminta agar Pemkot Surabaya membenahinya terkait dengan momen Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada Selasa (3/12/2019).
Abdul Syakur, ketua sekaligus salah satu pendiri Disable Motorcycle Indonesia (DMI) mengatakan selama ini Pemkot Surabaya sudah mengakomodasi kebutuhan kaum disabilitas. Hanya saja banyak kekurangan dan seringkali tidak sesuai dengan standar aturan yang berlaku.
"Bayangkan, Pemkot memang menyediakan beberapa bidang miring (ramp) di beberapa trotoar. Tapi kemiringan standarnya itu 7 derajat. Bukan 30 sampai 40 derajat. Bisa njungkel itu yang pakai kursi roda," ujarnya.
Selain itu, Syakur juga menyorot pedestrian di trotoar yang tampaknya mendukung disabilitas dengan adanya ubin pemandu lebar. Namun, itu juga belum mengakomodir semua penyandang disabilitas.
"Ada tingkatan tuna netra yang masih bisa melihat walaupun sedikit. Nah, mereka ini kasihan karena ubin pembantunya berwarna abu-abu. Harusnya berwarna kuning cerah, atau warna soft," ujarnya.
Sementara terkait sekolah inklusi, Fitriya dari Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial Indonesia (Forkasi) Chapter Surabaya mengatakan sejauh ini layanan inklusi di Surabaya belum menjangkau semua lokasi.
"Untuk daerah Surabaya Barat, layanan SMP inklusi masih kurang. Kenyataannya hanya ditampung di SMPN 20, SMPN 48, dan SMPN 28 Wiyung. Terlalu jauh untuk daerah Balongsari sampai Benowo," terangnya.
Fitriya ingin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah inklusi ditambah. Misalnya dengan menambah SMP 14, untuk daerah Manukan sampai Benowo.
Selama ini, sekolah inklusi memang kurang tersebar merata. Harus ditempuh dengan jarak yang sangat jauh.
Fitriya juga mengungkap banyak kekurangan sekolah inklusi di Surabaya. Termasuk di antaranya, penyelenggara inklusi yang belum welcome dengan shadow teacher alias guru pendamping dari luar, kekurangan perangkat pembelajaran, hingga evaluasi yang belum maksimal.
Ia berharap, Pemkot bisa segera turun tangan mengatasi hal ini.
"Jadi bisa lebih memaksimalkan pemantauan perangkat mengajar penyelenggara inklusi. Juga menambah sekolah penyelenggara inklusi yang sudah siap," lanjutnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan pihaknya menerima masukan-masukan dari para pegiat dan aktivis disabilitas.
Pemkot Surabaya, kata dia, berkomitmen untuk memastikan bahwa para teman-teman difabel yang ada di Surabaya terjamin hak-hak dasarnya. Termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
"Terkait fasilitas bagi teman difabel, segera saya koordinasikan dengan teman-teman di Cipta Karya. Juga Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH). Masukan tersebut sangat berharga. Ke depan kami harus melibatkan teman difabel langsung dalam penentukan spek bangunan. Terutama yang terkait akses jalan tersebut," kata Eri yang juga mantan Plt Kepala DKRTH ini.
Terkait sekolah inklusi, kata Eri, Bappeko melalui bidang yang terkait akan melakukan supervisi bagaimana prakteknya di lapangan. Masukan dari Forkasi menjadi catatan yang berharga bagi pihaknya.
"Surabaya selalu menjadi percontohan dalam praktik pendidikan inklusi. Jangan sampai evaluasi dari teman difabel ini tidak direspons. Kami akan koordinasikan masukan ini dan harus segera ada laporannya," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Surabaya adalah kota inklusi. Dalam setiap pembangunan gedung baru, akses bagi teman difabel selalu masuk dalam spek pembangunannya.
Bahkan, dalam rencana pembangunan Gelora Bung Tomo (GBT) pun, pihaknya akan menyiapkan sektor khusus bagi suporter difabel.
Dia percaya bahwa sepak bola adalah olahraga yang menjunung tinggi kesetaraan. Aneh jika di stadion teman difabel tak bisa ikut mendukung tim kesayangannya.
"Bulan ini pemenang pembangunan GBT dibuka lelangnya. Kita pastikan bahwa rancangan pembenahan GBT harus ada sektor khusus bagi teman difabel. Jangan sampai tidak ada, karena sepak bola itu semangatnya adalah kesetaraan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika