REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan sudah menangkap empat kapal dari hasil pengawasan pengamanan potensi hasil laut di lapangan. Terkait hal itu, Edhy memberi kesempatan pada pemilik kapal untuk menyerahkan diri atau ditenggelamkan.

"Kami tetap akan melakukan pengawasan, penjagaan laut. Kalau mereka mau ditenggelamkan, saya tenggelamkan. Kalau menyerah, ya, kami serahkan ke pengadilan itu prosesnya," kata Edhy di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Takalar dan Makassar, Senin (2/12).

Belum lama ini, kata Edhy, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menangkap kapal di Selat Malaka. Jauh sebelumnya, KKP sudah menangkap empat kapal di Bitung, Sulawesi Utara yang di antaranya satu kapal induk dan dua anak kapal yang isinya ikan tuna.

Menurut dia, hasil tangkapan itu kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Setelah proses hukum selesai, kapal itu tidak menjadi aset Kementerian KKP, tetapi menjadi aset negara melalui Kementerian Keuangan.

Namun, dari arahan dari Menkomaritim aset itu nantinya akan diserahkan pada pihak yang layak untuk mengoperasikannya di lapangan. "Apakah itu nanti diserahkan kepada masyarakat, nanti dilihat mampu tidak mengoperasikan yang GT-nya lebih besar dari yang digunakan," kata Edhy.

Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Sulsel diawali dengan kunjungan ke lokasi pembibitan udang yang merupakan milik pengusaha di Dusun Jalange, Kelurahan Mallawa, Kabupaten Barru, Sulsel, Minggu (1/12). Selanjutnya, melakukan kunjungan ke Desa Nelayan di Pelabuhan Untia, Makassar sekaligus berdialog dengan para nelayan terkait dengan kendala yang dihadapi di lapangan. Kunjungan terakhir di lokasi pembibitan udang dan pengembangan kultur jaringan di Balai Budidaya Perikanan Air Payau di Kabupaten Takalar, Sulsel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika