REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melontarkan pernyataan yang mengkritik pengguna kendaraan bermotor, alih-alih terjebak kemacetan pengendara disebut penyebab kemacetan. Menanggapi hal tersebut, Pengamat Transportasi, dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijorwarno menyebut macet Jakarta tak bisa ditangani sendiri.
"Jakarta tidak bisa bekerja sendirian tanpa melibatkan Pemda (Pemerintah Daeeah) penyokongnya, Bodetabek (Bogor Depok, Tangerang dan Bekasi)," kata Djoko kepada wartawan, Ahad (1/12).
Djoko menilai pernyataan Anies tersebut bisa ada benarnya. Ia sepakat bahwa pengguna kendaraan pribadi cenderung akan egois, apalagi dalam keadaan macet. "Semua pengendara ingin mendahului. Terlebih pengguna lendaraan roda dua," imbuhnya.
Diakui dia, memang tidak mudah untuk mengembalikan kepedulian pengguna kendaraan, apalagi menghilangkan egoisme tersebut. Karena itu, Djoko menyebut solusi dari kemacetan tidak sekedar menyediakan fasilitas pesepeda, pejalan kaki atau transportasi umum.
Pasalnya, sambung dia, tata guna lahan sekarang sudah berubah, banyak akses transportasi publik yang tidak terbangun baik atau tidak terawat baik di daerah penyangga Jakarta. "Itulah alasannya Jakarta tidak bisa sendirian menangani kemacetannya," terang dia.
Karena dalam sehari di jalan raya Jakarta setidaknya sekitar 8 juta perjalanan, dan sebagian mereka bergerak dari Bodetabek. Dan mayoritas menggunakan kendaraan pribadi. Karena itu, ia berharap Pemprov DKI Jakarta, bersama pemerintah daerah kota penyangga Jakarta Bodetabek, bisa bekerjasama dengan BPTJ.
Bagaimana BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) bersama Jakarta dan daerah penyangga bisa menyiapkan layanan angkutan massal. Termasuk ia menekankan peran BPTJ menyelesaikan kemacetan di Jakarta dan jalan utama di daerah penyangga.
BPTJ sebelumnya sempat mengunkapkan penggunaan angkutan umum di wilayah Jabodetabek baru mencapai 30 persen. Kepala BPTJ Bambang Prihartono menyebut angka 30 persen itu adalah pergerakan atau mobilisasi kendaraan dari suatu tempat ke tempat lain di kawasan Jabodetabek.
"Seharusnya dari target BPTJ, kita bisa mendorong masyarakat untuk mobilisasi transportasi dengan angkutan umum sebesar 60 persen tapi hingga saat ini baru 30 persen," kata Bambang.
Bambang mengatakan belum tercapainya penggunaan transportasi umum secara maksimal di Jabodetabek karena hambatan berupa biaya yang masih mahal serta waktu tempuh yang terlampau lama.
Selain itu, terjadi pergeseran paradigma di masyarakat mengenai kemacetan turut menjadi hambatan karena masyarakat merasa 'normal' jika terjebak dalam kemacetan ketika membawa kendaraan pribadi.
"Paradigma ini yang harusnya diubah, kami mencoba memberikan layanan transportasi umum yang aksesibilitasnya mudah dan harganya ekonomis," kata Bambang.
Meski demikian ia mengakui kapasitas angkutan umum harus diperbesar mengingat mobilisasi masyarakat terus meningkat di daerah Jabodetabek dari tahun 2015 sebanyak 47,5 juta/hari menjadi 88 juta/hari pada 2019.
"Iya memang perlu bantuan swasta, pemerintah dan swasta harus bersinergi. Karena sekarang masyarakat baru terlayani mobilisasinya menggunakan transportasi umum 8 juta/ hari," kata Bambang.
Gubernur Anies sebelumnya mengungkapkan inspirasinya mewujudkan jalur sepeda itu didapatnya ketika teringat bersepeda bersama dengan beberapa temannya. Saat itu kenang Anies, salah satu orang memakai kaos bertuliskan kalimat satire terkait kemacetan Jakarta.
Kaos itu, kata Anies di bagian belakang ada tulisan besar. "Tulisannya begini 'Anda terjebak macet? Bukan Anda bikin macet',"cerita Anies di Mapolda Metro Jaya, Sabtu kemarin.
Anies pun berusaha memahami maksud dari kalimat tersebut. Dari kalimat satire itulah, kata Anies, dia mengampanyekan sepeda di Jakarta. Jadi pesan itu menjelaskan, bukan terjebak macet sesungguhnya semua pengguna sama-sama buat macet.
"Kalau mau mengurangi kemacetan maka kita harus lebih banyak menggunakan kendaraan umum atau menggunakan sepeda,” imbuh Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
