REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pakar Administrasi Publik Universitas Brawijaya (UB), Oscar Radyan Danar, menilai sistem reformasi birokrasi pada pemerintahan daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota berjalan lambat. Penilaian ini berbeda jauh apabila dibandingkan dengan reformasi birokrasi di tingkat pusat.
Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelambatan sistem reformasi birokrasi pemda. Satu di antaranya pemahaman aparatur terhadap reformasi birokrasi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim. Pemimpin di daerah tidak terlalu memahami bagaimana proses reformasi birokrasi yang harusnya dilakukan.
"Oleh karena itu jika pemimpin tidak memahami, maka anak buah tidak bisa bekerja maksimal," katanya, dalam keterangan resmi yang diterima Republika.
Meski mayoritas berjalan lambat dan perlu akselerasi, Oscar berpendapat, terdapat beberapa kepemimpinan yang inovatif. Dengan kata lain, pemda yang terlihat mendukung reformasi birokrasi. Beberapa di antaranya seperti di Yogyakarta, Surabaya danBandung.
Di sisi lain, Oscar juga mengutarakan salah satu kendala dalam meningkatkan sistem reformasi birokrasi di daerah. Antara lain budaya melayani yang dilakukan para aparatur. Mereka masih memandang kuat peran aparatur sebagai seorang penguasa.
Menurut Oscar, perubahan budaya harus menjadi ruh dalam reformasi birokrasi. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya di atas kertas. Harus dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah, termasuk pemerintah di Malang Raya.
Sebagai informasi, Oscar memiliki penelitian yang berjudul "Progress and Challenge Administrative Reform in Indonesia: an Update”. Penelitiannya dinobatkan sebagai naskah terbaik dalam Konferensi Indonesian Association for Public Administration (IAPA) dan Asian Group for Public Administration (AGPA) 2019. Forum ilmiah ini turut dihadiri oleh ratusan ilmuwan dari 14 negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika