REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG - Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan mengusulkan agar dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945, ada pembatasan terhadap masa jabatan anggota parlemen di DPR, DPD dan DPRD.

"Pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD ini penting dilakukan agar ada regenerasi," kata Johanes Tuba Helan, Jumat (29/11).

Menurut dia, selama ini masa jabatan DPR, DPRD dan DPD tidak dibatasi, sehingga ada orang yang bisa menjadi anggota dewan seumur hidup, sehingga menyebabkan tidak adanya regenerasi.

"Jadi amendemen sekarang tidak perlu membahas masa jabatan presiden, tetapi harus membatasi masa jabatan DPR, DPD dan DPRD paling lama dua kali lima tahun," katanya.

Dengan adanya pembatasan masa jabatan di parlemen itu, maka kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, sebab anggota DPRD kabupaten/kota misalnya, akan bekerja keras untuk masuk ke provinsi dan anggota dewan di tingkat provinsi akan bekerja keras untuk masuk ke DPR RI.

"Kalau tidak dibatasi, mereka jadi raja dan senang, sudah nyaman. Ini tidak baik bagi proses pendidikan, pengkaderan dan juga regenerasi," katanya.

Dia menambahkan, anggota dewan yang masa jabatan tak dibatasi pada akhirnya cenderung memperkaya diri sendiri.

"Jadi kita jangan membiarkan kekuasaan bertahan selamanya, harus ada periodesasi," kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT itu pula.

Ikuti Whatsapp Channel Republika