REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengatakan, masih ada lembaga-lembaga negara yang belum maksimal dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. BPIP mengajak lembaga negara, termasuk BUMN untuk belajar Pancasila.
"Melalui kegiatan musyawarah nasional, BPIP mengajak BUMN untuk berdiskusi sekaligus bersama-sama belajar mengenai Pancasila," kata Plt BPIP Hariyono saat membuka Musyawarah Nasional Pemantapan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan BUMN, di Jakarta, Kamis.
Kegiatan tersebut diikuti 102 peserta dari 47 BUMN. Menurut dia, upaya pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila merupakan tanggungjawab semua pihak, termasuk masyarakat dan BUMN.
"Jangan sampai kita menuntut masyarakat harus Pancasilais, tapi justru lembaga-lembaga negara itu kurang memerhatikan nilai-nilai Pancasila," kata Hariyono.
Ia mengingatkan agar seluruh BUMN sadar bahwa mereka bukan sekadar lembaga yang fokus mencari keuntungan, namun juga memiliki misi sosial dan misi kebangsaan yang wajib dilaksanakan.
"Nah, BUMN punya peran yang semacam itu. Kita tidak anti terhadap kegiatan swasta atau pengusaha-pengusaha swasta, tapi pengusaha swasta harus kita rangkul untuk bersama-sama dengan koperasi, ekonomi masyarakat, dan BUMN bisa menjembatani itu," jelas Hariyono yang didampingi Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina.
Menurut dia, BUMN tidak boleh terlalu dominan karena dikhawatirkan nantinya inisiatif bidang usaha ekonomi rakyat menjadi mati. Apabila hal itu terjadi, maka Indonesia tidak berbeda dengan negara-negara Komunis.
Sebaliknya, tidak boleh pula swasta terlalu dominan sehingga akhirnya peran negara dalam menyejahterakan masyarakat menjadi terkalahkan. Dominasi swasta sama saja membuat negara Pancasila serupa dengan negara kapitalis.
"Karena negara kita bukan negara Komunis di mana semua ditangani negara, sebaliknya juga bukan negara Kapitalis, semuanya diserahkan pasar. Maka di sinilah peran BUMN memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu menjembatani antara kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika