REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Keterbatasan energi listrik di sejumlah wilayah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan besar di Maluku masih menjadi faktor penghambat para pemilik modal untuk berinvestasi. Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethol, mengataka investor tidak mau hadir karena ketersediaan tenaga listrik di daerah-daerah masih minim.
"Bagaimana kita mau menggalakkan sektor kelautan karena salah satu sumber PAD Maluku adalah laut. Namun di sisi lain ketersediaan energi listrik yang memadai masih jadi kendala," katanya pada Rabu (27/11).
Menurutnya investasi bidang kelautan tidak bisa di Kota Ambon semata. Masih ada daerah potensi perikanan lain seperti Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Pulau Seram, dan Pulau Buru. "Ini merupakan wilayah yang kesiapan listriknya harus penuh namun kenyataannya sampai sekarang masih minim," ungkap Saodah.
Sampai saat ini masih banyak desa di Maluku yang hanya teraliri listrik selama tiga jam, enam jam, 12 jam, dan 24 jam. Masih ada sejumlah desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang jauh dari kota kecamatan hanya menikmati lampu menyala selama tiga jam. Di antaranya seperti di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kei Besar Utara Timur, dan Kei Besar Selatan.
Di wilayah itu sudah ada jalan raya. Namun bagi daerah lain yang belum ada jalannya maka listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang merupakan sarana infrastruktur dasar sulit ditemukan.
Desa-desa yang jauh dari kota kecamatan hanya tiga sampai enam jam menikmati listrik dan di kota kecamatan selama 12 jam lalu dilakukan pemadaman di sana. "Warga menyatakan belum menikmati kemerdekaan, mengingat Maluku adalah daerah kepulauan maka perlu ada strategi pihak PLN agar bisa teraliri listrik, seperti di Pulau Toyando (Kota Tual) yang tidak mungkin ada pembangkit listrik di sana karena jaraknya terlalu jauh," katanya.
Daerah di sana terlihat terbelakang padahal memiliki potensi perikanan besar sehingga terjadi ketimpangan ekonomi. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Romelus Farfar mengatakan pulau-pulau di wilayah ini masih terkendala pada terbatasnya tenaga listrik, kecuali Pulau Ambon yang surplus.
"Kalau ada investor perikanan khususnya yang berkeinginan membangun pabrik es misalnya, saya sarankan bangun di Pulau Ambon," tandas Romelus.
Tanpa listrik pendingin pasti mati. Pendingin yang ada di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru memakai genset tetapi merugi. Pengusaha mengeluh karena mereka harus dibebani lagi dengan bahan bakar minyak jenis solar untuk pendingin ikan di kontainer.
"Jadi khusus untuk pabrik es atau coldstorage, kami ajukan permohonan ke KKP. Gubernur sudah tanda tangan dan ketemu menteri dan mengajukan kebutuhan itu untuk tahun 2020. Tunggu realisasi mereka turun untuk mengecek lokasinya di mana," jelas Romelus.
DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur juga menyatakan ke DKP provinsi telah menyiapkan dana Rp 2,5 mililar untuk merehabilitasi coldstorage di sana namun disarankan untuk berhati-hati. Coldstorage ataupun pabrik es bukan urusan kewenangan kabupaten tetapi ada pada provinsi dan KKP sesuai aturan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
