REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor 2020 akhirnya disepakati Selasa (26/11) dengan nilai sebesar Rp 2,5 trilliun. Kesepakatan tersebut diperoleh setelah melalui proses pembahasan hampir satu bulan.
"Kita akhirnya menyepakati APBD Kota Bogor tahun 2020 sekitar Rp 2,5 triliun," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto usai menggelar rapat paripurna di gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (26/11).
RAPBD tersebut, Atang menjelaskan, terdiri dari dana dana perimbangan sebesar Rp 1,2 miliar. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor diketok sebesar Rp 1,3 triliun.
Atang mengungkapkan, terdapat tiga hal ingin dikawal oleh anggota dewan. Pertama, yakni besaran alokasi dana yang digelontorkan untuk bidang pendidikan. "Kita ingin memastikan dana disektor pendidikan minimal 20 persen dan kita sepakati 21 persen," ujarnya.
Kedua, lanjut Atang, pihaknya ingin memastikan alokasi dana di bidang kesehatan sebesar 10 persen. Kemudian, alokasi dana untuk peserta Iuran BPJS kesehatan yang akan mengalami kenaikan 100 persen per 1 Januari 2020.
Atang menjelaskan, anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan pada penerima bantuan iuran (PBI) yang tadinya Rp 32 miliar akan naik menjadi Rp 64 miliar. Karena itu, dia mengungkapkan, pada RAPBD 2020, anggaran untuk peserta PBI hanya dapat dimasukkan pada angka Rp 32 miliar.
"Nanti mudah-mudahan di APBD Perubahan 2020 bisa ditambah," kata politikus PKS itu.
Ia mengungkapkan, pihaknya berencana melakukan pembahasan untuk mengalihkan peserta PBI ke Jamkesmas atau Jamkesda. Sehingga, beban pemerintah daerah untuk meng-cover iuran BPJS kesehatan tidak terlalu berat.
Atang mengungkapkan, dalam RAPBD 2020 juga dianggarkan untuk penataan sistem. Ia menjelaskan, pihaknya telah menyepakati usul Pemkot Bogor untuk mengucurkan anggaran pada kajian sistem transit oriented development (TOD).
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan, Pemkot Bogor memiliki tiga program prioritas. Diantaranya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pembagunan infrastruktur dan reformasi birokrasi.
Karena itu, Bima menyatakan, aspek pendidikan dan kesehatan akan diprioritaskan Pemkot Bogor. "Pendidikan dan kesehatan itu masuk nomer satu. Kemudian transportasi, seperti trem itu masuk infrastruktur, lalu normalisasi (Sungai) Ciliwung itu nomor satu gitu," jelas Bima.
Ia mengungkapkan, keseriusan Pemkot Bogor dalam membangun infrastruktur. Tahun depan, Bima menegaskan, optimalisasi dan revitalisasi akan terus diupayakan.
"Ada penataan Stasiun dan juga Surken (Surya Kencana) terus berlanjut disitu," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
