jatimnow.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menggelar Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Penanganan Isu Strategis di Jatim Melalui Optimalisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, di Hotel Utami, Sidoarjo.
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan alokasi dana desa untuk penurunan angka kemiskinan yang yang ada di Jatim. Penurunan kemiskinan ini mencakup yang terjadi di perdesaan maupun perkotaan.
"Alokasi dana desa di Jatim pada tahun 2019 adalah Rp 7,441 Triliun. Oleh sebab itu kami berharap dana ini bisa digunakan secara optimal untuk mempercepat kemajuan di Jatim. Salah satunya untuk penurunan kemiskinan," ungkap Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono yang hadir mewakili Gubernur Jatim, Senin (25/11/2019).
Ia menjelaskan, pengentasan kemiskinan di Jatim sendiri telah tertuang dalam program Nawa Bhakti Satya yang diusung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Emil Elestianto Dardak.
Sembilan bhakti tersebut yaitu Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni.
Salah satu program unggulan yaitu Jatim Sejahtera yang memang fokus pada pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, program fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasim dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa.
"Dalam rangka pengentasan kemiskinan telah digagas program Keluarga Harapan atau PKH, yang telah mencakup 50 ribu lansia guna memberi jaminan hidup yang layak bagi lansia," ungkap Heru.
Ia menyampaikan lewat berbagai upaya telah terjadi prosentase penurunan jumlah penduduk miskin pada periode September 2018 sampai dengan Maret 2019, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Besaran penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan yaitu sebesar 0,78 persen, dan perkotaan sebesar 0,13 persen.
Selain itu, Heru juga meminta agar pemanfaatan dana desa dioptimalkan untuk menurunkan angka stunting di Jatim. Berdasarkan data yang ada, angka stunting di 15 kabupaten kantong kemiskinan di Jatim pada tahun 2018 mencapai 32,81 persen. Untuk itu, dibutuhkan intervensi gizi salah satunya dengan pemanfaatan dana desa.
"Kemiskinan merupakan PR besar kita bersama dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Disamping itu, prioritas lainnya yaitu penurunan stunting dan peningkatan angka partisipasi sekolah dengan mendorong peningkatan IPM. Ini semua harus bisa kita fasilitasi lewat alokasi dana desa yang diterima," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika