REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Kabinet Kerja, Rudiantara, dikabarkan akan menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies ( IRESS) Marwan Batubara menilai melanjutkan, pengalaman Rudiantara sebagai wakil direktur utama PT PLN bisa menjadi modal awal untuk menjabat dirut.
Catatannya, Rudiantara harus mampu melindungi kepentingan PLN dan rakyat dari intervensi oligarki yang selama ini mengganggu bisnis PLN.
"Termasuk juga banyaknya perusahaan-perusahaan yang meminta supaya misalnya membeli energi primer dari perusahaan-perusahaannya. Termasuk juga dari DPR, kalangan DPR itu kan ada yang jualan batubara juga, itu harus kuat ditahan," kata Marwan ketika dihubungi kemarin.
Menurut dia, PLN harus bisa mengendalikan pengadaan energi primer yang mungkin bisa mendominasi sekitar 70-an persen biaya operasional PLN setiap tahun termasuk mengendalikan pengadaan listrik dari swasta. Unsur listrik dari swasta juga sangat signifikan terhadap biaya operasional PLN.
Apalagi, lanjut Marwan, dalam lima sampai 10 tahun yang akan datang, justru lebih banyak listrik swasta yang akan dipakai PLN. Tentunya hal itu akan berdampak signifikan terhadap besarnya angka Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan Listrik yang berujung pada besaran harga listrik yang dibayarkan masyarakat.
"Karena biayanya itu lebih mahal dari yang seharusnya sehingga BPP listrik itu menjadi lebih mahal dan itu harus kita bayar dalam tarif listrik yang kita bayar setiap bulan," tutur dia.
Marwan mengatakan, Rudiantara bisa meningkatkan sinergi antar-BUMN untuk menghadapi kepentingan oligarki. Jangan sampai setiap BUMN dalam bidang minyak, gas, dan energi membeli lebih mahal dari yang ada di pasar, dengan menyelesaikan holding di tiap BUMN.
Sehingga, kata dia, tak ada desakan membeli minyak, gas, batubara dari perusahaan swasta. Untuk itu, perlu sinergitas yang kuat antara Menteri BUMN beserta jajaran Dirut-nya, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM dalam rangka melindungi kepentingan rakyat.
Selain itu, Rudiantara juga perlu transparansi dalam setiap kebijakan dan mereview ulang kontrak-kontrak kerja sama dengan perusahaan swasta selama ini. Marwan mengkhawatirkan dengan skema take or pay, PLN harus membiayai lebih mahal dari yang seharusnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
