KH Cholil meminta masyarakat tak khawatir meski wakil presiden Indonesia berasal dari MUI. Karena MUI sebagai lembaga akan tetap menjaga independensinya. Individu boleh jadi apa saja tapi MUI sebagai lembaga tetap menjadi mitra pemerintah dan pelayan umat.

"Jangan sampai kita hanya menjadi mitra pemerintah tapi tidak menjadi pelayan umat, tapi jangan sampai menjadi pelayanan umat tapi jadi orang yang membenturkan (umat) dengan pemerintah," kata KH Cholil kepada Republika di kantor MUI Pusat, Senin (25/11).

Ia menegaskan, yang didukung MUI adalah kebenaran dan kebaikan. Tapi ketika ada kesalahan di pemerintah maka MUI akan kritik dan perbaiki. Tentu mengkritik dan memperbaikinya dengan cara MUI. Ada kalanya menyampaikan kritik secara pelan-pelan, diam-diam, dan ada kalanya melalui media massa, karena tergantung kondisinya.

Oleh karena itu posisi MUI tidak terlalu dekat kepada pemerintah, karena kalau terlalu dekat biasanya susah untuk nahi munkar. Tapi jangan terlalu jauh dari pemerintah, karena kalau terlalu jauh dari pemerintah MUI akan susah untuk amar makruf.

KH Cholil juga menyampaikan, program standardisasi dai yang dilaksanakan MUI bukan untuk membedakan antara dai pemerintah dan swasta karena MUI bukan pemerintah. Dai adalah dai umat Islam, bukan dai pemerintah atau swasta. 

"Kami (MUI) hanya ingin memfasilitasi karena banyak pertanyaan masyarakat, masyarakat ingin dai yang kriterianya begini, cape MUI menjawabnya, tapi kalau MUI punya data, masyarakat tinggal memilih mau dai yang mana," ujarnya.

Ia juga mempersilakan dai yang mengkritik pemerintah karena MUI juga mengkritik. Tapi harus bisa membedakan antara mengkritik dan merendahkan. "Saya wajib mengkritik, MUI wajib mengkritik, jadi di mana ada kesalahan kita kritik, di mana ada kebenaran kita dukung," ujarnya.