REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri berpendapat, masyarakat Indonesia saat ini masih cenderung pasif menghadapi bencana. Meski wilayah tempat tinggalnya termasuk dalam zona rawan bencana alam.
Sebagai upaya memberikan pemahaman terhadap pentingnya membangun kesadaran menghadapi bencana alam, PDIP meneken MoU dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) di Gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
“Tentu saja kita tidak menghendaki untuk terjadi hal-hal seperti itu (bencana), tetapi masyarkat segera melindungi dirinya untuk bisa pergi ke tempat yang kalau sekarang ini sangat minim pengetahuannya sehingga begitu banyak korban yang seharusnya dapat diselamatkan, kalau saja kesadaran bencananya cukup mengerti dan mau melaksanakan,” kata Mega di gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
Ia pun berharap meningkatkan kesadaran bencana alam mulai dari anak-anak. "Seumpamanya di daerah kemungkinan bisa terjadi tsunami, sebenarnya saya menghendaki anak-anak sekolah diajarkan berenang,” kata Mega.
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Marsdya TNI Bagus Puruhito berharap melalui nota kesepahaman tersebut dapat terbangun sinergitas antara BNPP, BNPB, BMKG, dan PDIP. Sehingga semakin mendukung penyelenggara pertolongan di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami berharap nota kesepahaman tersebut, dapat bermanfaat dan meningkatkan pelaksaanan tugas kita masing-masing dan bagi seluruh rakyat Indonesia yang selalu membutuhkan layanan tersebut,” kata Bagus.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo. Doni berharap melalui MoU tersebut dapat terjalin sinergitas bersama dalam menyelamatkan masyarakat Indonesia.
“Semoga kerja sama ini memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat kita, dan bisa melindungi warga negara kita dan Indonesia semakin maju dan tangguh,” ujar Doni.
Doni menyampaikan, Indonesia di 2018 menempati peringkat kedua di dunia dengan jumlah korban terbanyak. Peringkat pertama adalah negara Haiti.
Doni melanjutkan, banyaknya jumlah korban akibat bencana yang terjadi inilah yang menggerakkan lahirnya nota kesepahaman tersebut. Agar bagaimana BNPB dan seluruh komponen terkait dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam menanggulangi bencana-bencana tersebut.