REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsultan Penataan Daerah Otonomi Baru akan periksa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait kesiapannya membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan, secara umum pemeriksaan tersebut mengenai aspek kewilayahan, meliputi potensi wilayah hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor di kecamatan-kecamatan yang akan dibentuk sebagai DOB Bogor Barat.
Menurut dia, secara garis besar pertemuan tersebut berlangsung baik. Bahkan konsultan asal Yogyakarta itu, sempat memberikan penilaian positif, atas apa yang sudah dilakukan Pemkab Bogor.
"Alhamdulillah semuanya lancar. Garis besarnya sampai hari ini, konsultan positif dalam melihat persiapan kita. Apa yang sudah, sedang dan akan kita lakukan terkait kekurangannya tentu akan kita lengkapi," ujarnya di Cibinong, Kabupaten Bogor.
Namun, pihak konsultan tetap memberikan sejumlah arahan kepada Pemkab Bogor, salah satunya terkait apa saja yang mesti dilengkapi dan diperbaharui. Seperti data kependudukan dan lain-lain.
Meski moratorium DOB Bogor Barat belum dicabut pemerintah pusat, Burhan tetap ngotot ingin menyiapkan semuanya, sambil menunggu kapan moratorium itu dicabut. Seperti halnya menyiapkan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk pembebasan lahan untuk calon ibu kota Bogor Barat dalam Rancangan APBD 2020.
"Sehingga nanti, kalau moratorium dicabut, tidak ada alasan persyaratan kita kurang atau alasan lainnya. Tentu banyak yang harus kita lakukan. Yang terdekat ini kami akan memantapkan rapat dengan DPRD terkait pembebasan lahan untuk ibu kota," kata Burhan.
Sementara itu, Tim Teknis Konsultan Penataan Daerah Otonomi Baru, PT Citra Bintang Mataram, Dwi Huntoro menyebutkan bahwa pembentuakn DOB Bogor Barat dinilai layak jika mengacu pada aspek urgensi.
"Kalau melihat dari luas wilayahnya dan jumlah penduduk terbanyak di tingkat daerah, tentu ini sangat urgen dan layak diprioritaskan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
