REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dipastikan mundur sebagai kader PDIP pascaterpilih sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (persero). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan bahwa, dirinya sudah berkoordinasi dengan Ahok terkait hal ini.
"Pasti semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai, itu sudah clear. Semua nama yang diajak bicara kita kasih tahu semua ini. Kenapa? Independensi dari BUMN sangat dipentingkan," kata Erick, Jumat (22/11).
Erick juga menyampaikan bahwa figur Ahok diperlukan untuk melakukan perbaikan tata kelola di tubuh Pertamina. Selain itu, Erick juga menugaskan Ahok untuk bisa menekan angka impor migas yang selama ini masih dilakukan Pertamina.
Ahok, ujar Erick, juga punya tugas besar untuk mempercepat pembangunan kilang-kilang pengolahan migas oleh Pertamina. Pengolahan yang bisa dilakukan sendiri di dalam negeri diharapkan mampu menekan angka impor migas.
"Saya perlu teamwork yang besar tidak bisa dirut saja. Itulah kenapa kita ingin orang yang pendobrak, bukan pendobrak marah-marah. Saya rasa Pak Basuki berbeda," jelas Erick di Istana Negara, Jumat (22/11).
Erick menambahkan, Ahok juga diharapkan mampu memantau target-target perusahaan yang manajemennya dikerjakan oleh direksi. Penunjukan Ahok dibarengi dengan penunjukkan Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan (Dirkeu) Pertamina. Emma sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel.
Erick menambahkan, penunjukkan Ahok sebagai Komut dan Emma sebagai Dirkeu Pertamina efektif berlaku per Jumat (22/11) atau Senin (25/11) depan. Sebagai korporasi non-Tbk (terbuka), Erick menyampaikan perubahan jajaran direksi dan dewan komisaris Pertamina bisa dilakukan secepatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika