REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PBNU Marsudi Syuhud turut buka suara perihal pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo yang menolak kehadiran Ustad Abdul Somad (UAS) di KPK. Menurut Marsudi, apa yang dilakukan Ketua KPK tersebut hanya untuk menjaga netralitas KPK.
"Jadi itukan salah satu cara, mungkin untuk menjaga netralitas beliau (KPK), yang demikian ini adalah pertimbangan beliau sendiri (ketua KPK)," kata Marsudi melalui sambungan telepon dengan Republika.co.id, Kamis (21/11).
Menurut Marsudi, Agus merupakan orang yang mengetahui bagaimana kondisi dan situasi di KPK. Sehingga menurutnya, Agus hanya tidak ingin kedatangan UAS justru menjadikan KPK seolah berafiliasi dengan politik tertentu.
"Beliau Pak Agus atau Ketua KPK atau orang KPK, itu yang tahu situasinya, yang tahu pertimbangannya, (bahwa kedatangan UAS) nanti dikira miring ke kanan-miring ke kiri. Yang tahu persis adalah beliau (Agus) sendiri," ucapnya.
Lagipula, jelasnya, banyak ustaz dan kiai yang bisa mengisi kajian di KPK. Namun lagi-lagi masih menurut Marsudi, semua itu kembali lagi terhadap orang-orang di KPK.
"Ya itu tergantung pada hati kecil atau perasaan di lingkungan KPK. Karena sesungguhnya mau mengundang siapa saja itukan pilihannya banyak, ustaz dan kiai itu banyak, semuanya bisa memilih dan saya yakin di antara satu dengan orang lain referensinya beda-beda," jelas Marsudi.
Saat ditanyakan, meskipun isi ceramah UAS tidak menyinggung politik namun kehadirannya tetap dipermasalahkan. Marsudi menyarankan agar menanyakan langsung kepada KPK, karena KPK yang memiliki pertimbangan.
"Nah itu tanyakan kepada Pak Agus dan KPK, kan yang punya perasaan menyinggung atau tidak beliau," ujarnya.
Yang jelas, Marsudi yakin apa yang dilakukan KPK pun bertujuan baik. Karena setiap referensi individu berbeda-beda maka untuk kebaikan perlu memilih yang lebih maslahah.
"Ketika referensi berbeda-beda maka akan memilih yang lebih tepat, dengan kata lain yang lebih aslah, lebih maslahah. Karena tujuannya baik pasti memilihnya adalah hal yang lebih baik. Agar jangan tujuannya baik nanti hasilnya malah tidak baik. Nah itu yang punya pertimbangan adalah orang di KPK sendiri," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
