REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Menteri Tito Karnavian. Ini menyusul wacana evaluasi penyelenggaraan Pilkada tidak lagi langsung. Sebab, wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo.

"Kita akan menunggu bagaimana arahan dan keputusan final dari Mendagri dan terutama adalah secara keseluruhan dari Pak Presiden," ujar Khofifah saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).

Namun, Khofifah mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap melakukan persiapan dan kesiapsiagaan sesuai jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020. Khofifah mengatakan, ada 19 kabupaten/kota di Jawa Timur yang mengikuti Pilkada serentak 2020.

"Apakah akan dilakukan secara langsung, serentak, atau bagaimana, kami akan menunggu arahan. Tapi kami akan melakukan persiapan, kesiapsiagaannya cukup," ujar Khofifah.

Mantan Menteri Sosial itu mengatakan, bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 pada 22 November esok. Rapat akan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, jajaran aparatur Pemprov Jatim hingga tingkat kelurahan.

"Kemudian asosiasi kepala desa, asosiasi kelurahan, dan perwakilan dari desa kelurahan yang kita ingin ajak mengkomunikasikan bagaimana Jawa Timur menjadi bagian melakukan percepatan terwujudnya Indonesia maju, tapi juga bagaimana keamanan, ketertiban, demokratis bisa kita siapkan pada pilkada 2020," ujar Khofifah.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar yang ditemui dalam kesempatan yang sama mendukung evaluasi pilkada langsung. Namun demikian, Ganjar tak mau buru-buru menyimpulkan kecenderungannya apakah Pilkada sebaiknya dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

“Ya diskusi saja, pilihannya apa nanti. Evaluasi aja dulu," ujar Ganjar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika