REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menutup shelter skuter listrik layanan Grabwheels yang berada di luar jalur sepeda dan di kawasan yang mereka memiliki izinnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputodi Balaikota DKI Jakarta, mengatakan, sedari awal pihaknya sudah mendorong agar skuter elektronik hanya digunakan di kawasan tertentu seperti di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat. Itu dilakukan dengan sebuah perjanjian kerja sama dan pemberian izin oleh pengelola GBK tapi kemudian mereka keluar dan dimassifkan.
"Kami akan menginventarisasi shelter-shelter tersebut. Kami akan tertibkan dan hentikan operasi skuter kalau di luar izin dan jalur sepeda. Di mana skuter akan kita tahan dan kita akan mintakan identitas dari pengguna," kata Syafrin, Kamis (14/11).
Untuk menertibkan operasional skuter listrik di luar jalan itu, pihaknya telah memerintahkan seluruh petugas yang setiap hari berada di jalan raya yang berjalan pararel dengan pembuatan aturan.
Adapun aturan larangan tersebut, kata Syafrin, mengacu kepada undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Kendaraan dan juga penyelenggaraan angkutan PP nomor 74 Tahun 2014.
"Bentuknya itu nanti peraturan gubernur (pergub). Dan dalam pergub ini, akan kami lakukan pengaturan tentang spesifikasi kendaraan sehingga memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, baik pengguna maupun masyarakat yang berlalu lintas," katanya.
Ketika pergub itu diberlakukan dan skuter listrik beroperasi keluar dari jalur sepeda atau beroperasi di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) termasuk trotoar, Syafrin akan memberi sanksi berupa denda maksimal Rp 500.000.
"Kita mengacu ke UU lalu lintas nomor 22/2009 tentang angkutan jalan pasal 284 di sana menyebutkan bahwa pengendara kendaraan bermotor yang mengabadikan keselamatan pejalan kaki, otomatis diancam pidana kurungan maksimal dua bulan. dan denda maksimal Rp 500 ribu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
