Kamis 14 Nov 2019 21:00 WIB

Pemkab Banyumas akan Kelola BRT Trans-Banyumas

Banyumas mendaoat bantuan 5 unit bus BRT dari Kemenhub.

Rep: Eko Widiyatno/ Red: Dwi Murdaningsih
Bus wisata (ilustrasi)
Foto: Yasin Habibi/ Republika
Bus wisata (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memiliki sarana angkutan umum bebas hambatan BRT Trans Banyumas. Rencananya, BRT ini akan melayani rute wilayah Banyumas Barat.

''Untuk operasi BRT Trans Banyumas kami akan mendapatkan bantuan lima unit bus BRT dari Kementerian Perhubungan,'' ucap Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono, Kamis (14/11).

Baca Juga

Namun dia menyebutkan, pengoperasian BRT tersebut nantinya tidak akan ditangani langsung oleh Pemkab. Melainkan oleh operator yang menjalin kerjasama dengan Organda Banyumas.

''Selama ini, operator yang kami ajak untuk mengoperasikan BRT Trans Banyumas sudah berpengalaman mengoperasikan BRT di Jakarta dan Jawa Barat,'' ucap dia.

Mengenai operasional BRT, menurut Sadewo, tidak akan ada dana subsidi dari Pemkab. Berbeda dengan operasional bus Trans Jateng koridor Purwokerto-Purbalingga, yang memang mendapat subsidi dari APBD Provinsi.

Untuk menutup biaya operasional pada masa awal, Wabup menyatakan, pihaknya akan mencari sponsor dalam bentuk kerjasama branding di badan bus.  ''Saat ini sudah ada satu perusahaan perbankan yang sudah siap menjadi sponsor, yakni BNI 46. Ada juga perusahaan opi yang berminat ikut branding,'' katanya.

Dengan model pembiayaan seperti ini, dia optimistis, bus BRT Trans Banyumas akan bisa beroperasi dengan lancar. Mengenai dampak terhadap angkutan umum yang sudah ada, Wabup menyatakan, hal itu akan diatasi melalui kerjasama dengan  Organda.

''BRT Trans-Banyumas ini, tidak masuk ke jalur-jalur pelosok. Rencananya, hanya akan melayani rute jalur utama Purwokerto-Pekuncen atau Purwokerto-Wangon,'' katanya.

Wabup juga menyatakan, jika pengoperasian lima unit BRT ini kelak dianggap berhasil, pihak Kemenhub berjanji akan menambah hibah berupa lima unit BRT lagi. ''Semula, kami ditawari langsung 10 unit. Namun kami ambil lima dulu agar persoalan yang timbul bisa lebih cepat diatasi,'' katanya.

Terkait rencana ini, Wabup juga meminta dukungan dari DPRD. Hal ini mengingat kerjasama tersebut akan membutuhkan payung hukum berupa perda. ''Kami butuh dukungan dari temen-temen DPRD untuk perdanya. Kalau nanti berhasil, kita bisa  menjadi percontohan di Jateng karena menjadi satu-satunya kabupaten yang mengoperasikan BRT,'' katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement