REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjelaskan salah satu kendala proses rekonstruksi pascagempa, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah. Pembebasan lahan relokasi rumah untuk korban terdampak gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang belum terselesaikan.

"Rumah relokasi yang akan dibangun PUPR Pak Basuki dan beberapa donor lainnya itu mencapai lebih dari 11 ribu unit rumah, kemaren terkendala karena lahan yang tersedia masih bermasalah," ujar Doni usai Rapat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).

Karena itu, Rapat Koordinasi Rekonstruksi Pasca Gempa di NTB dan Sulawesi  Tengah yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti solusi kendala tersebut. Ia mengatakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menegaskan permasalahan lahan tersebut harus segera tuntas.

Bahkan, pemerintah menyiapkan opsi untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan untuk pembebasan lahan. "Apabila ada gugatan dari pihak manapun pemerintah akan menggunakan UU Kebencanaan no 24/2007 pasal 50 yang mana isinya antara lain adalah memberikan kemudahan akses kepada pemerintah untuk memanfaatkan berbagai macam fasilitas, termasuk lahan kepada para korban bencana," ujar Doni.

Selain itu, Doni menjelaskan, perkembangan penanganan gempa di Sulawesi Tengah, pemerintah telah menyalurkan dana stimulan untuk masyarakat terdampak gempa. "Baik yang rumahnya rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan itu telah tersalurkan sekitar Rp 1,9 Triliun yang sudah masuk ke rekening daerah," ujar Doni. 

Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan dana stimulan pada tahap pertama sebesar Rp 235 miliar yang berasal dari bantuan luar negeri untuk rumah rusak berat. "Demikian juga permintaan dari daerah di Sulawesi Tengah, terkait usulan tambahan adanya jaminan hidup ini kita juga respon dan direalisiasikan," ujar Doni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika