Kamis 14 Nov 2019 06:33 WIB
Bom Poltabes Medan

Jokowi: Tangani Pengeboman Medan Secara Cepat

Presiden meminta kasus pengeboman Polres Medan ditangani dengan cepat.

Rep: Sapto Andika Candra, Febrianto Adi Saputro, mimi kaerika/ Red: Muhammad Subarkah
Petugas Labfor melakukan identifikasi pascabom bunuh diri yang dilakukan seorang pemuda, di depan Mapolrestabes, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019).
Foto: Antara/Irsan Mulyadi
Petugas Labfor melakukan identifikasi pascabom bunuh diri yang dilakukan seorang pemuda, di depan Mapolrestabes, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2019).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia tidak takut terhadap segala bentuk aksi teror. Hal ini disampaikan juru bicara kepresidenan, Fadjroel Rachman, di Istana Negara, Rabu (13/11).

Presiden, kata Fadjroel, juga menyampaikan keprihatinan atas koban luka akibat ledakan bom di Mapolrestabes Medan tadi pagi. "Indonesia tidak takut terhadap segala bentuk teror apa pun. Kita pasti bahu-membahu saling menguatkan untuk melawan segala bentuk terorisme, segala bentuk kekerasan," kata Fadjroel menyampaikan pesan Jokowi.

Fadjroel juga menyampaikan bahwa Jokowi telah memerintahkan Kapolri untuk menangani masalah ini dengan cepat, termasuk menyelidiki identitas pelaku, aktivitas pelaku, dan kemungkinan ada keterkaitan dengan kelompok atau jaringan tertentu.

"Presiden katakan, tidak akan berikan toleransi apa pun terhadap segala jenis terorisme. Beliau katakan, pelaku atau kelompoknya akan dikejar, ditangkap, dan diadili dengan sistem hukum yang berlaku," ujar Fadjroel.

Pemerintah juga menjamin perlindungan terhadap warga negara terhadap potensi aksi terorisme pada masa yang akan datang. Selain itu, Fadjroel juga meminta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan aksi terorisme. "Kan ada yang mengatakan, dengan senjata kita bisa membunuh teroris. Tetapi, dengan pendidikan masyarakat, maka kita juga bisa membunuh terorisme," kata Fadjroel.

Ketua DPR Puan Maharani juga mengimbau masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa. "Jangan takut, kita lawan, kita sama-sama, apa namanya, kita antisipasi dan tetap lakukan kegiatan sehari-hari. Jangan sampai kita surut dan melakukan kegiatan sehari-hari," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/11)

Menurut Puan, ada perbedaan aksi yang dilakukan pelaku terorisme saat ini dibanding dulu. Kini, para terorisme tidak lagi melakukan aksinya secara bersama-sama, tetapi melakukan secara individu. "Karenanya, tentu saja ini kita harus sama-sama melakukan antisipasi bagaimana ke depannya ini tidak terjadi kembali," kata Puan.

Puan beranggapan, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, diperlukan antisipasi tidak hanya oleh kepolisian, tapi juga seluruh elemen masyarakat. Diperlukan adanya kesadaran bersama untuk mengantisipasi adanya aksi terorisme.

"Ternyata, kita ini harus bahu-membahu untuk bisa sama-sama mengantisipasi hal tersebut, kesadaran masyarakat, melapor, atau kemudian kalau ada hal-hal yang mencurigakan dan lain-lain," ujarnya. Puan meminta agar kejadian di Polrestabes Medan pagi tadi diusut tuntas. Polisi harus segera mencari tahu siapa pelaku teror bom tersebut.

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi juga mengimbau warganya tetap tenang pascaledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Ia meminta warga terus berdoa agar aparat hukum segera mengusut pelaku bom bunuh diri dan menyelesaikannya.

"Warga Sumatra Utara, tetap tenang. Ditangani oleh aparat hukum dan berhak menanganinya. Tenang, berikan masukan kalau itu menjadi mengetahui. Kalau tidak, diam, tenang. Doakan bahwa kita akan selesaikan," ujar Edy saat menghadiri rakornas bersama pemerintah pusat dan Forkopimda di Bogor, Rabu.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengkaji lebih dalam untuk pemulihan pascaledakan bom bunuh diri bersama aparat kepolisian dan pihak terkait. Menurut dia, salah satu pemulihannya, yakni mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya, termasuk dia sebagai gubernur.

Edy memastikan, akan menanggung biaya pengobatan para korban yang tewas akibat ledakan bom bunuh diri. "Pasti ditanggung oleh pemerintah. Ini kan perbuatan yang salah tadi itu. Jadi, pemerintah bertanggung jawab. Pemprov Sumatra Utara bertanggung jawab," kata dia.

Terkait terorisme, ia menyerahkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polda Sumatra Utara dan Pangdam yang memiliki prosedur operasi standar (SOP) tersendiri, termasuk pencegahan aksi terorisme. Begitu pun, Edy mengaku akan lebih memperhatikan warganya agar tidak terjerumus ke dalam aksi terorisme.

"Kita akan lebih perhatikan ini, bukan baru sekali, tetapi juga pernah juga. Intinya membuat orang itu resah, rakyat itu resah. merugikan rakyat ini semua. Kita imbau hal itu adalah hal yang sangat jelek," ujar Edy.

Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta masyarakat jangan pesimistis atas hal yang dilakukan pemerintah dalam upaya menangani aksi terorisme. Ia mengklaim, pemerintah telah menindak hukum terorisme dengan baik karena kuantitas aksi menurun. "Kepada masyarakat juga jangan selalu nyinyir. Pemerintah bertindak disebut melanggar HAM, pemerintah tidak  bertindak disebut kecolongan. Begitu saja. Kita sama-sama dewasa menjaga negara ini," kata Mahfud di Bogor, Rabu (13/11).

Mahfud mengatakan, pihaknya masih mampu menghadapi aksi terorisme, termasuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Mahfud juga meminta masyarakat tidak menyebut pemerintah sebagai pelanggar HAM karena menindak pelaku terorisme. Ia juga meminta publik tak menyebut pemerintah kecolongan karena terjadi ledakan bom bunuh diri.

“Oleh karena itu, jangan selalu menyudutkan aparat kalau mengambil tindakan. Dikontrol saja secara proporsional, benar atau tidak, kan nanti ada proses hukum di pengadilan yang membuktikan aparat salah atau tidak," ujar dia. n mimi kartika ed: fitriyan zamzami

Kehidupan adalah anugerah berharga dari Allah SWT. Segera ajak bicara kerabat, teman-teman, ustaz/ustazah, pendeta, atau pemuka agama lainnya untuk menenangkan diri jika Anda memiliki gagasan bunuh diri. Konsultasi kesehatan jiwa bisa diakses di hotline 119 extension 8 yang disediakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hotline Kesehatan Jiwa Kemenkes juga bisa dihubungi pada 021-500-454. BPJS Kesehatan juga membiayai penuh konsultasi dan perawatan kejiwaan di faskes penyedia layanan
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement