REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Hingga saat ini, tercatat sudah ada 2.632 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengisi formulir untuk mendaftar pada formasi CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Anom Suharno, hal itu menandakan peminat formasi CPNS di Pemprov Jatim terbilang tinggi.
Bahkan masuk tiga besar nasional, di bawah KemenkumHAM dan Pemkot Bogor. "Sampai 13 November pukul 11.43 WIB, sudah 2.632 pelamar yang mengisi formulir. Kita masuk tiga besar peminat tertinggi secara nasional. Nomor satu ada KemenkumHAM, kedua Kota Bogor, ketiga Pemprov Jatim," kata dia, di Kantor BKD Jatim, Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Siwalankerto, Surabaya, Rabu (13/11).
Namun demikian, kata Anom, dari 2.632 pelamar yang telah mengisi formulir pendaftaran CPNS di lingkungan Pemprov Jatim, belum semuanya mengupload isian formulir beserta syarat lainnya. Menueutnya, pelamat yang telah submit lembar isian formulir beserta syarat-syaratnya baru 615 pelamar. Itu pun tidak semuanya memenuhi syarat.
"Yang sudah submit 615 pelamar. Yang dinyatakan memenuhi syarat baru 122 pelamar. 49 pelamar tidak memenuhi syarat, dan 444 pelamar belum terverifikasi atau masih dalam proses," ujar dia.
Anom menegaskan, Pemprov Jatim mendapat jatah formasi CPNS sebanyak 1.817 orang. Rinciannya tenaga pendidik sebanyak 1.133 orang, tenaga kesehatan 322 orang, dan tenaga teknis sebanyak 362 orang.
Dia memprediksi, pendaftar CPNS di lingkungan Pemprov Jatim tahun ini bisa menembus 80 ribu pelamar. Naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 63 ribu pendaftar. Itu mengingat adanya penurunan nilai ambang batas (passing grade).
"Kemudian yang tahun lalu kan pendaftar itu harus lulusan kampus yang minimalnya terakreditasi B. Kalau yang tahun ini syarat minimalnya adalah lulusan dari kampus yang telah terakreditasi," ujar Anom.
Anom kembali mewanti-wanti agar pendaftar CPNS di lingkungan Pemprov Jatim, tidak tergiur tawaran oknum yang mengaku-ngaku bisa membantu meluluskan menjadi PNS. Menurutnya, tidak ada jaminan bagi siapa pun bisa lulus selain dengan usaha sendiri.
Diingatkan pula, setiap pendaftar harus melakukan pendaftaran sendiri. Artinya, pendaftaran tidak bisa diwakilkan. Diakuinya, ada kasus di Kediri dan Gresik, dimana ada oknum yang mengumpulkan berkas-berkas para pendaftar, untuk didaftarkan. Sehingga akhirnya oknum tersebut dilakukan penangkapan.
"Ada banyak kabar terkait pelaksanaan CPNS, janji-janji dan macam-macam. Bahkan di Kediri dan Gresik ada yang sudah diamankan yang meng-collect pendaftaran berkas-berkas itu dan sudah diproses. Pendaftaran ini bersifat mandiri tidak bisa diwakilkan. Harus mengupload syarat-syarat sendiri, dan diakhiri dengan swafoto," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
