TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM--Terdapat 222.823 rumah tangga, 749.828 jiwa, dan 233.580 kepala keluarga di Kabupaten Tasikmalaya yang mendapatkan berbagai fasilitas jaminan sosial (jamsos) dari pemerintah. Hal itu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya.

Kasi pengelola data Penyandang masalah kesejahteraan sosial Lina Rohmawati menuturkan, data tersebut harus dilakukan verifikasi ulang ke lapangan untuk memastikan kondisi sesungguhnya masyarakat. Verifikasi dilakukan agar berbagai program Jaminan Sosial (Jamsos) untuk masyarakat tidak salah sasaran.

AYO BACA : Tasikmalaya Deklarasikan Serikat Ekonomi Pesantren

Namun, kata Lina, pihaknya terkendala tidak adanya anggaran untuk melakukan verifikasi factual ke lapangan. Menyiasatinya, pihak Dinas meminta kepada pemerintahan dasa untuk melakukan verifikasi ke lapangan.

“Karena yang tahu kondisi real dilapangan masyarakat itu tingkat desa, bahkan tingkat rt dan rw. Kita sudah melatih mereka dan menginformasikan apapun informasi dari Kementrian Sosial. Karena tidak ada anggaran. Padahal pelaksaan verifikasi dibebebankan kepada pemerintah daerah, “ kata Lina, Rabu (13/11).

AYO BACA : Sejumlah Makam Kembali Ditemukan Rusak di Tasikmalaya

Sedangkan untuk penerima Jamkes dari pemerintah, kata Lina, sebanyak 135.357 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan sosial pangan dan 85.729 Kepala Keluarga mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kalau untuk pemutakhiran penerima manfaat bantuan sosial pangan itu dilakukan satu bulan sekali, kalau untuk PKH itu dilakukan tiga bulan sekali, “ ucapnya.

Lina mengakui, sejauh ini pihaknya belum mempunyai data pasti terkait jumlah masyarakat miskin. Sementara DTKS itu hanya jumlah masyarakat miskin yang sudah pasti mendapatkan Jamsos dari pemerintah. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten tasikmalaya sendiri mencapai 1,7 juta jiwa.

“Makanya kami meminta dan mengharapkan, pemerintah desa aktif dalam melakukan pendataan ditengah masyarakat. Setelah itu diajukan oleh Desa kepada kementrian, kan sudah ada operatornya ditingka Desa. Kami tentunya tidak ingin ada masyarakat miskin yang tidak kebagian Jamsos dari pemerintah “ paparnya.

AYO BACA : Misteri Makam Rusak Tasikmalaya, Warga Curigai Ilmu Hitam

Ikuti Whatsapp Channel Republika