REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyinggung minimnya bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, bantuan yang diberikan untuk Kota Bogor jauh lebih rendah dibandingkan kota penyangga DKI Jakarta lainnya.
"Jauh dari Bekasi. Makanya, kami minta beberapa kegiatan untuk dibantu," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pembagunan kolam retensi di Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Selasa (12/11).
Dalam menanggulangi banjir, Bima mengaku, Pemkot Bogor hanya menerima sedikit bantuan dari DKI Jakarta. Bahkan, lanjut dia, bantuan sebesar Rp 10 miliar untuk pembagunan kolam retensi di Cibuluh tersebut belum lama terealisasi. "Ini (bantuan kolam retensi) kan sebetulnya APBD 2017 (DKI Jakarta) yang bergeser kegiatannya. Digeser, dikerjakan lagi," ungkapnya.
Pemprov DKI Jakarta menganggarkan bantuan keuangan sekitar Rp 108 miliar. Anggaran itu dialokasikan dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020.
Dari jumlah tersebut, anggaran akan dibagikan kepada tiga pemerintah daerah. Rp 53 miliar untuk Pemkot Depok, Rp 44 miliar untuk Pemkot Bogor, dan Rp 11 miliar untuk Pemkab Bogor.
Belum juga disepakati, Komisi D DPRD DKI Jakarta sudah minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengurangi dana hibah yang diberikan kepada Kota Depok dan Bogor. Komisi D menilai, anggaran dana hibah itu lebih baik digunakan untuk membeli alat saringan sampah otomatis.
"Gimana bisa berkurang. Selama ini yang kita terima cuma sedikit kok," kata Bima.
Bima mengatakan, komunikasi dengan Gubernur dan DPRD DKI Jakarta terjalin dengan baik. Karena itu, ia berharap, DKI Jakarta dapat memberi bantuan lebih banyak untuk Kota Bogor demi kepentingan bersama. "Kalau memang ada keperluan kenapa enggak? Karena kan uangnya (DKI Jakarta) juga ada. Iya kan? Daripada dibelikan untuk aibon," canda Wakil Ketua Umum DPP PAN itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika