REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengusulkan pantauan media sosial (medsos) para peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Tujuannya memantau aktivitas peserta seleksi CPNS jika diduga terlibat radikalisme.
Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menyebut sudah ada sejumlah skema guna menangkal CPNS radikal pada seleksi tahun ini. Misalnya, dengan penguatan monitoring polisi saat peserta seleksi meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari polisi.
"Kami sudah minta kepolisian sebetulnya ya untuk mengeluarkan SKCK itu kalau bisa sudah mempertimbangkan aspek (radikalisme) itu," katanya pada wartawan usai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan portal aduan ASN pada Selasa, (12/11).
Kemudian, Kementerian PANRB meminta instansi yang mengadakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) juga menyeleksi ketat para peserta CPNS. Sehingga jika kedapatan mengikuti paham radikal maka peserta CPNS itu dapat disetop proses seleksinya.
"Kan setelah lulus SKD (Seleksi Kompetensi Dasar), ada tes SKB di instansi masing-masing ada wawancara. Ya kami harapkan masing-masing instansi juga melakukan penelusuran rekam jejak para calon dengan berbagai cara," ujarnya.
Bahkan tak menutup kemungkinan bahwa medsos para peserta tes CPNS juga ikut dipantau. Nantinya jika kedapatan medsos peserta CPNS ada yang mengandung konten radikal maka akan dihentikan proses seleksinya. Pantauan medsos bisa dilakukan oleh lembaga negara yang mengadakan SKB.
"Ya medsosnya bisa dipantau. Ya pokoknya yang anti-NKRi, anti-Pancasila antipemerintah, anti ya itu lah," ucapnya.
Diketahui, pendaftaran seleksi CPNS 2019 kembali dibuka sejak Senin (11/11). Adapun proses rekrutmennya dilakukan lewat portal SSCASN BKN, https://sscasn.bkn.go.id.Pendaftaran ditutup pada 24 November usai verifikasi berkas pada 13 November.
Pemerintah pada penerimaan CPNS 2019 membuka 152.250 formasi, terbagi 114.825 di antaranya untuk kebutuhan 462 pemerintah daerah (pemprov/kabupaten/kota). Sedangkan 37.425 formasi untuk kebutuhan 68 kementerian/lembaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika