REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Dimyati mengungkap keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai opsi kebutuhan energi. Menurut Dimyati, Pemerintah telah lama melakukan riset teknologi nuklir untuk kesehatan, pangan maupun energi. Karena itu, Dimyati menilai, jika tidak didorong segera teknologi nuklir untuk energi maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan dapat melonjak lebih dari saat ini.
"Ini momentumnya (pengembangan PLTN), kalau tidak sekarang akan tertinggal kita nantinya," ujar Dimyati kepada wartawan melalui pesan singkatnya, Ahad (10/11).
Pernyataan Dimyati ini juga berkaitan dengan pernyataan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro terkait opsi PLTN. Bambang menilai PLTN harus tetap disiapkan untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan listrik masa depan, meski sebuah opsi terakhir.
Dimyati beralasan, pengembangan PLTN saat ini adalah momentum karena kebutuhan akan energi untuk masa depan sangat tinggi. Sementara, saat ini Indonesia akan kekurangan pasokan.
Karena itu juga, opsi pengembangan PLTN sudah didorong sejak Menteri Ristek dan Teknologi era sebelumnya. Apalagi ditambah dengan dorongan serius Menristek saat ini, ia harap bisa segera direalisasikan. Terlebih, ujar Dimyati, tenaga Indoensia telah siap, ditambah adanya minat beberapa bantuan asing dan regulasi yang saat ini sedang dalam proses revisi.
"Semoga beberapa tahun ke depan kita segera dapat memulainya," ujar Dimyati.
Sementara itu, Dimyati mengungkap secara paralel juga telah disiapkan beberapa tempat yang memungkinkan untuk pembangunan PLTN.
"Seperti di Babel dan Kalteng. Lokasi Kalteng sedang mendapatkan keseriusan penyiapannya," ujarnya.
Namun, di samping itu, Dimyati juga mengungkap fokus pengembangan energi terbarukan lainnya tetap berjalan.
"Ada, selain masih fosil dan juga solar energi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika