REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Abdul Rochman berharap penanganan radikalisme dilakukan serius. Menurut Adung, sapaan akrabnya, radikalisme agama yang berkembang minimal 8 tahun terakhir.
"Kebijakan Presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah atau negara sekarang akan hadir dalam memberantas radikalisme yang memang sudah merupakan tugasnya. Kami minta pemerintah serius memerangi radikalisme, bukan sekadar narasi atau bahas simbol saja seperti pakaian. Substansinya yang penting," ujarnya salam siaran persnya.
Di sisi lain, kata Adung, dukungan GP Ansor terhadap pemerintah tersebut selalu didasarkan pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan. Ia mengatakan GP Ansor memandang isu radikalisme yang berkembang di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat berbahaya atau sudah dalam kategori darurat.
"Selama pemerintah memberikan keberpihakannya kepada komitmen tersebut, GP Ansor akan tetap menjadi mitra strategis. Dan sebaliknya, jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda," tandas Adung yang didampingi Ketua PW GP Ansor Papua, Kalimantan Timur, Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur.
Dia juga mengatakan, GP Ansor menolak kerjasama dalam bentuk apa pun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum dan menginginkan berdirinya negara di luar NKRI.
"Kerjasama ini termasuk di dalamnya adalah kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi yang berpretensi politik yang justru akan merusak ukhuwah nahdliyah di kemudian hari," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika