REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana kepresidenan ikut buka suara soal kecurigaan sebuah lembaga riset dari luar negeri terhadap data angka pertumbuhan ekonomi nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga riset Capital Economics menyampaikan keraguan terhadap data pertumbuhan yang 'stabil' di angka lima persen dalam beberapa tahun terakhir.
"Kemarin Bu Menkeu sudah minta BPS untuk menangani sangat serius pernyataan dari sebuah lembaga riset ini dengan alasan bahwa kami sebagai pemerintahan selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas," kata Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman di istana, Kamis (7/11).
Istana juga minta BPS untuk mengundang para ekonomi dan perwakilan lembaga riset untuk menjelaskan metodologi pengambilan data secara terbuka. Fadjroel juga menegaskan bahwa metodologi perhitungan BPS berada di bawah pengawasan lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF).
"Tadi pukul 9 pagi, BPS bertemu dengan 15 ekonom dan juga ada lembaga riset yang khusus diundang mengenai BPS khusus menjelaskan mengenai metodologi dan cara untuk mendapatkan data tersebut," kata Fadjroel.
Ia menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian data ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya dalam situs resminya, Capital Economics mempertanyakan data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang stabil di angka 5 persen dalam beberapa tahun belakangan. Padahal, menurut lembaga tersebut, banyak kondisi global yang berpotensi mengguncang pertumbuhan tersebut, termasuk perang dagang dan geopolitik. Capital Economics berkeyakinan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih lambat berdasarkan data yang mereka himpun.
"Pertumbuhan PDB Indonesia secara mencurigakan tumbuh stabil di kisaran lima persen dalam lima tahun terakhir, dan tidak mengejutkan RI kembali tumbuh di kisaran tersebut pada kuartal III tahun ini. Menurut kami, ekonomi negara tersebut tumbuh dalam laju yang lebih lambat," tulis Capital Economics seperti dikutip di situs resminya, Selasa (5/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika