REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi jenjang S1 dan D3 menjadi penyumbang tertinggi pengangguran di Kota Bandung. Diikuti dari kalangan lulusan SMA, SMP dan SD serta yang tidak menamatkan SD. Saat ini, jumlah pengangguran yang terdata pada 2019 mencapai 96.465 penduduk atau 8.01 persen.
Berdasarkan data Disnakertrans Kota Bandung, jumlah pengangguran dari SMK sebanyak 24. 220, Perguruan Tinggi jenjang S1 dan D3 sebanyak 24 ribu lebih, SMA sebanyak 20.898, SMP sebanyak 13.093 dan SD dan yang tidak tamat 13.924.
Kepala Disnakertrans Kota Bandung, Arief Saefudin mengklaim pengangguran di Kota Bandung mengalami penurunan dari 8.44 persen menjadi menjadi 8.01 persen pada 2019. Angka tersebut katanya sudah melewati angka pengangguran yang ditargetkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.
"Ada penurunan (pengangguran)," ujarnya di acara Bandung Menjawab, Kamis (7/11). Dirinya mengungkapkan, salah satu faktor lulusan perguruan tinggi berkontribusi terhadap pengangguran karena mereka banyak yang mempermasalahkan gaji. Sehingga ketika tidak sesuai memilih tidak mengambil pekerjaan.
Ia mengungkapkan, pihaknya sudah mengadakan 3 kali job fair untuk memfasilitasi lowongan kerja bagi pencari kerja dengan lowongan mencapai 12 ribu pekerjaan. Namun katanya dari yang mendaftar banyak yang berasal dari luar Kota Bandung.
Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kota Bandung, Marsana mengatakan lulusan SMK banyak yang menjadi pengangguran sebab mereka belum siap terjun ke dunia usaha. Kondisi tersebut menjadi perhatian instansi, sehingga yang harus dilakukan adalah memperkuat pelatihan dan kerja lebih efektif berbasis kompetensi.
Dirinya mengatakan salah satu upaya mengurangi pengangguran adalah para pencari kerja bisa memanfaatkan aplikasi Bima. Dimana, aplikasi tersebut bisa melamar pekerjaan secara online dan bisa mengikuti pelatihan.
Bagi warga yang terkena PHK dan usianya yang bukan usia kerja, pihaknya memberikan pekerjaan yang ringan. Serta diberikan upah. Serta program transmigrasi mengirimkan warga Bandung dan akan diberi lahan 2 hektar.
"Upaya kita, di SMK dan Perguruan Tinggi dibentuk bursa kerja khusus (BKK). Para alumni bekerjasama dengan perusahaan penyedia pekerjaan. Sudah ada 70 BKK, 60 di SMK dan 10 di perguruan tinggi," katanya.
Untuk perguruan tinggi, dirinya menambahkan, saat ini dunia kerja membutuhkan keahlian dibandingkan titel. Oleh karena itu dunia pendidikan harus memperbaik konsep link and match. Selama ini katanya perguruan tinggi hanya berorientasi meluluskan saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
