REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menganggap bahwa pilkada langsung banyak mudharat-nya. Menanggapi hal itu Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily justru menilai pilkada langsung banyak hal positifnya.

"Ya tentu (banyak) positifnya, karena apa? Karena suara rakyat kan bisa terejawantahkan secara langsung," kata Ace di Kompleks  Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Sebaliknya, menurutnya pilkada tidak langsung justru merupakan sebuah kemunduran bagi bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa Partai Golkar konsisten terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung. "Ya kita sejauh ini masih konsisten bahwa pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung," ujarnya.

Sebelumnya Tito Karnavian mengungkapkan bahwa revisi undang-undang Pilkada masih dalam pembicaraan. Tito menilai pilkada langsung perlu dievaluasi lantaran lebih banyak mudharat ketimbang hal positif.

"Pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudharatnya juga ada, politik biaya tinggi," ungkapnya, Rabu (6/11).

Ia mengungkapkan seorang calon kepala daerah setidaknya harus memiliki uang sekitar 30 Miliar. Ia juga mengaku tidak heran ketika ada kepala daerah yang tertangkap karena terbukti korupsi.

"Bayangin dia mau jadi kepala daerah mau jadi bupati itu 30 M, 50 M, gaji 100jt taruhlah 200 juta kali 12 (bulan) itu 2,4 (Triliun) kali lima tahun itu 12 M, yang keluar 30M, mau rugi nggak?  Apa bener saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa terus rugi? Bullshit, saya nggak percaya," kata Tito.

Ikuti Whatsapp Channel Republika