REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi V DPRD Provinsi Jabar meninjau Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) di Kabupaten Bogor, Senin (4/11). Hasilnya, DPRD Provinsi Jabar meminta Pemprov Jabar segera membenahi fasilitas salah satu UPTD di bawah Dinas Sosial tersebut.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyu Wijaya mengatakan, PSRABH berfungsi sebagai clearing house, yakni tempat untuk merehabilitasi, membersihkan, dan kembali mencuci anak-anak yang memiliki masalah hukum. Sesuai tupoksinya, anak-anak di bawah usia 18 tahun yang bermasalah dengan hukum akan dibina di UPTD PSRABH. 

‘’Harapannya, agar setelah ditempatkan di situ, anak-anak bisa kembali ke masyarakat dengan sikapnya yang berubah, atau bisa dikatakan insaf,’’ ujar Asep di PSRABH. Tidak hanya itu, sambung dia, anak-anak itupun dibekali kompetensi yang cukup.  Pihaknya menganggap PSRABH adalah tempat yang sangat strategis untuk membenahi anak-anak yang tengah berhadapan dengan hukum.

Jika mengacu pada fungsinya, ungkap Asep, tidak sepantasnya fasilitas pada UPTD itu cenderung diabaikan. Pihaknya menyayangkan, fasilitas di UPTD tersebut sangat tidak mumpuni.

Kalaupun ada laboratorium atau bengkel motor, namun alat praktik berupa mesin motornya masih menggunakan karburator. ‘’Sekarang kan sudah zamannya injeksi,” kata pria yang sering disapa Kang Awe.

Dia mengharap, semestinya tempat yang begitu mulia itu diberikan fasilitas yang sangat cukup. Tujuannya, tegas dia, agar anak-anak yang keluar dari tempat itu bis amenjadi generasi yang produktif.

“Kami menemukan satu kondisi bahwa Pemprov Jabar agak abai soal fasilitas,” tambahnya. Ke depan, sambung Awe, diharapkan ada perbaikan, mulai dari fasilitas dan dukungan sistem.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika