REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra mengatakan tetap akan menyampaikan masukan maupun kritik terkait perannya sebagai anggota Komisi I DPR RI. Namun, Fadli mengatakan, kritik yang dilontarkan akan 'melihat situasi'.
Fadli menjadi bagian dari Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi, pertahanan dan Intelijen. Artinya, Fadli akan menjadi mitra kerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Ya lihat situasinya lah. Kalau Pak Prabowo dalam hal itu ahli, saya kira salah satu orang yang paling ahli di bidang itu (pertahanan)," ujar Fadli di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Jika berhadapan dengan Prabowo dalam satu ruangan rapat di meja yang berseberangan, Fadli menyatakan, dirinya akan tetap memberikan masukan. "Ya kalau rapat kita kasih masukan. Karena lima tahun kemarin jarang mengkritisi masalah pertahanan, yang saya kritisi kebanyakan ekonomi dan politik dan hukum," kata wakil ketua umum Gerindra itu.
Pada periode sebelumnya, Fadli yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan cukup leluasa dalam menlontarkan kritik hingga serangan ke pemerintahan Jokowi. Terlebih, sikap Gerindra saat itu adalah oposisi total.
Pada periode sebelumnya, Fadli hampir selalu melontarkan kritikan untuk menteri-menteri Joko Widodo (Jokowi). Dengan adanya Prabowo yang kini menjadi pembantu Jokowi sebagai menteri pertahanan, Fadli berjanji, kritikan itu akan tetap ada.
Fadli menyatakan akan tetap terus mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tak sesuai. "Yang paling penting kan rasional. Yang kita kritik kan sesuatu yang rasional. Sebenarnya kalau mengkritik itu tanda kita sebenarnya sayang," ujar Fadli Zon.
Selain sebagai anggota Komisi I DPR RI, Fadli menjabat sebagai ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Badan tersebut merupakan alat kelengkapan dewan di DPR RI yang membidangi kerja sama DPR RI dengan parlemen luar negeri.
Terkait tugasnya di BKSAP, Fadli mengatakan, ia akan mendorong diplomasi parlemen sebagai perpanjangan tangan kepentingan nasional. Fadli menyebut, isu yang akan didorong misalnya soal Papua, pembangunan berkelanjutan, isu perbatasan, hak azasi manusia bahkan isu Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
