REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyusun program untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan di desa. Pemkab akan menguliahkan seluruh kepala desa (kades) di Institut Pertanian Bogor (IPB) University.
Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin menjelaskan, program tersebut diharapkan dapat meningkat pengelolaan pemerintah desa. Ade mengatakan, program peningkatan kapasitas pemerintahan desa itu akan dilaksanakan pada tahun 2020.
"Pemkab akan melaksanakan program sekolah pemerintahan desa. Bekerjasama dengan IPB University," kata Ade Yasin Kepada Republika.co.id, Senin (4/11).
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, terdapat 416 desa di 40 kecamatan. Ade menerangkan, program tersebut harus diikuti seluruh kepala.
Tujuannya, kata Ade, agar para kades mampu mengelola program desa seperti, penganggaran, manajerial, hingga mengelola keuangan desa. Dengan demikian, pemerintah desa dapat membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor.
Ade meminta, semua kades wajib mengikuti program tersebut. Jangan sampai, kata dia, muncul anggapan kedes telah kompeten berdasarkan strata pendidikan sehingga tidak mengikuti program tersebut.
"Jadi ada anggapan saya lulusan S2, S1, jadi tidak mau lagi ikut sekolah pemerintahan desa. Jadi engke teh tong (nanti jangan) merasa pinter terus teu milu (tidak ikut)," ujarnya.
Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University Sofyan Sjaf mengatakan pentingnya penataan data desa. Dengan berjalannya program tersebut, pengelolaan pemerintahan desa dan penataan data desa dapat disusun dengan lebih baik.
Sofyan menjelaskan, program tersebut termasuk dalam kursus singkat selama enam bulan. Dalam waktu enam bulan itu, Sofyan menerangkan, pihaknya akan membagi dalam dua sesi yang terdiri dari tiga bulan di kelas dan tiga bulan di lapangan.
Sesi pertama, dia menuturkan, kades akan diberikan materi tentang manajemen pemerintahan desa dan pembuatan data presisi desa. Sesi kedua, lanjut Sofyan, kades akan kembali ke desa masing-masing untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh.
Kades akan diminta untuk menyusun data dengan metode drone participatory mappig (DPM) agar dapat menghasilkan data desa yang presisi. "Pemetaan partisipasi berbasis drone, itu gunanya untuk membangun data parsial desa dan numerik desa," ujarnya.
Penataan data yang presisi di desa, kata Sofyan, sebagai salah satu perwujudan smart city dan village. Dia mengatakan, dalam program tersebut akan banyak permasalahan yang selama ini dialami ditingkat desa dapat terselesaikan.
"Dengan metode yang kami lakukan ini, bisa menyelesaikan problem di desa. Penguatan kapasitas pemerintah desa, data juga terselesaikan, peta (wilayah) juga terselesaikan, artificial intelligence (AI) pada smart village-nya juga terindentifikasi dan terselesaikan," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika