Senin 04 Nov 2019 12:54 WIB

Pemkab Bogor Targetkan Pendapatan Daerah Rp 6,43 Triliun

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 44,23 persen.

Rep: Nugroho Habibi/ Red: Friska Yolanda
Pengendara sepeda motor melintas di depan Stadion Pakansari di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/10/2019).
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Pengendara sepeda motor melintas di depan Stadion Pakansari di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah mentargetkan pendapatan daerah yang disampaikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020. Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin menyatakan total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 6,431 triliun.

"Dana itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 2,844 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 2,301 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,285 triliun," kata Ade di Kabupaten Bogor, Senin (4/11)

Baca Juga

Jika dipersentasekan, Ade menjelaskan, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 44,23 persen. Kemudian, kontribusi dana perimbangan sebesar 35,79 persen. Sedangkan, kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 19,98 persen.

Porsi pendapatan daerah tersebut, kata Ade, menggambarkan PAD lebih tinggi dari dana perimbangan. Sebab, Ade menyatakan, Pemkab Bogor ingin menggenjot kemandirian daerah melalui PAD.

"Ini menunjukkan pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian dalam mendanai program pembangunan di daerah," katanya.

Adapun PAD yang bersumber dari hasil pajak, Ade merinci, yakni sebesar Rp 1,918 triliun. Kemudian, PAD yang sah sebesar Rp 682 miliar. Sisanya, berasal dari hasil retribusi daerah sebesar Rp 184 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 59 miliar.

Ade menyebut, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 telah disusun berdasarkan peraturan. Dia menyatakan akan memprioritaskan pembangunan pada lima sektor.

Pertama, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Kedua yakni, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik. Keempat, meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. 

"Serta, kelima yakni, meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban," kata Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement