jatimnow.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali, batal masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT untuk meninjau kesiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia U 20. Pasalnya, pintu stadion terkunci dan juga tidak ada pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di lokasi.
Kondisi tersebut membuat Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya sangat kecewa terhadap sikap dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, Afghani Wardhana, maupun Pemkot Surabaya.
"Ini yang datang Menpora Republik Indonesia. Sebagai pembantu atau kepanjangan tangan Presiden Republik Indonesia. Maksudnya apa ada Pak Menteri, pintunya ditutup," kata Agung Prasojo, anggota Fraksi DPRD Surabaya, kepada wartawan di sela sidak Menpora di depan Stadion GBT Surabaya, Ahad (3/11/2019).
Agung yang juga Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya menceritakan, sebelum Menpora tiba di GBT, dirinya sudah berada di depan pintu masuk untuk menyambut Menpora. Ternyata, tidak ada pejabat dari Dispora Kota Surabaya. Juga tidak ada petugas dari bagian pengelola stadion, yang menyambut.
"Saya sudah telepon Kadispora sebelum beliaunya (Menpora) datang. Telponnya aktif, tapi dihubungi berulangkali nggak diangkat. Saya telepon Kepala Bappeko. Kepala Bappeko sudah menghubungi Kadispora, katanya juga tidak diangkat," tuturnya.
"Kadispora Jawa Timur kemarin juga sudah menghubungi Kadispora Surabaya untuk menyampaikan rencana kedatangan Pak Menteri, nggak diangkat. Kirim pesan whatsapp juga nggak dibalesin," ujarnya.
Agung menegaskan, Menpora datang untuk meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat pertandingan Piala Dunia U 20.
"Kehormatan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U 20. Pak Menteri datang meninjau lokasinya di Surabaya bagaimana. Misalkan kalau kurang, nanti apa yang bisa dibantu dari Kemenpora," katanya.
Dengan gagalnya Menpora masuk ke GBT dan tidak ada perwakilan dari Pemkot Surabaya, politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mengancam akan mengajukan interpelasi kepada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
"Sikap Fraksi Golkar dalam hal ini, kita akan mengajukan interpelasi. Anda bayangkan, ini (menteri) sesuatu ada namanya Republik Indonesia. Mereka harus tahu itu. Ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa Indonesia," katanya.
Agung tidak ingin menilai, ketidakhadiran pejabat dari Pemkot Surabaya maupun kondisi pintu GBT tertutup karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan Kadispora atau pejabat lainnya.
"Kalau saya katakan ini ada unsur kesengajaan, rasanya masih prematur. Namanya Kadispora ketika ada Menpora itu harusnya mendampingi. Sebagai ASN (aparatur sipil negara), harus taat dengan aturan. Jangan dijadikan alat politik. Dia harus bermain sebagai posisi abdi negara," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
