REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Rektor IPB Prof Dr Arif Satria menyatakan hasil kajian Bogor Raya akan segera diberikan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Arif menjanjikan, hasil kajian tahap pertama akan selesai pada akhir tahun.
"Desember (2019), kami akan sampaikan hasilnya dulu. Dan kemudian ada opsi-opsi. Penajaman opsi-opsi itu akan dilakukan awal tahun," kata Arif kepada Republika belum lama ini.
Arif menuturkan, hasil yang akan diberikan belumlah final. Dia mengatakan masih terdapat tahap kedua yang akan dilakukan bulan Januari.
Dalam penajaman tersebut, kata Arif, IPB akan menghitung faktor, kekurangan hingga kelebihan dari opsi-opsi tersebut. Sehingga, dapat menyajikan hasil yang menjadi pertimbangan Pemkot Bogor.
Arif menjelaskan, Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB university telah memiliki semua komponen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kajian. Sehingga, dia memastikan, hasil kajian akan selesai sesuai dengan jadwal.
"Kita tidak nyari data enggak! Data sudah banyak karena kita sudah sering melakukan kajian, tinggal updating, penyempurnaan, ditambah metodologi baru. Semua akan selesai," kata Arif.
Kepala P4W IPB University Ernan Rustiadi menjelaskan bentuk hasil kajian yang akan diberikan pada Pemkot Bogor. Dia menyatakan, bentuk kajian akan menghasilkan tiga rekomendasi.
Ernan menerangkan, opsi pertama yang akan dikaji yakni keterkaitan pertumbuhan urban wilayah Jabotabek dan Bandung. Dia mengatakan, akan melihat dampak mega-urban di daerah tersebut.
Dalam opsi pertama, Ernan menerangkan, P4W akan menganalisis dampak tersebut bagi Kota dan Kabupaten Bogor. Sehingga, Kota dan Kabupaten Bogor dapat menentukan langkah untuk mengatasi pertumbuhan tersebut.
Opsi kedua, kata Ernan, pihaknya akan mengkaji posisi dan peran Kota/Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Dengan demikian, Bogor Raya dapat mengambil langkah yang tepat untuk mensejahterakan maupun menyediakan layanan publik yang tepat bagi masyarakat.
Meskipun tidak menyebut secara pasti, dalam opsi tersebut opsi Provinsi Bogor Raya bisa saja muncul. Namun hal itu, masih disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
Opsi ketiga, yakni mengkaji wilayah Kabupaten Bogor yang mengalami perkotaan. Dia mengatakan, kajian tersebut akan dikonsentrasikan pada perbatasan Kabupaten dan Kota Bogor.
"Jadi Kota Bogor itu daerah perkotaan-nya terus meluas dan meluasnya ke wilayah Kabupaten Bogor di daerah-daerah perbatasan. Masuk daerah Kabupeten Bogor tapi sudah mengalami pengotaan kayak (Kecamatan) Ciomas, Ciawi, Dramaga itu sudah mengalami pengotaan," jelasnya.
Proses pengotaan itu, lanjut Ernan, tidak didukung dengan perkembangan dan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur. Karena itu, Ernan mengatakan, dengan masuknya masuknya opsi tersebut P4W dapat menawarkan solusi terbaik bagi Kabupaten dan Kota Bogor mengambil kebijakan.
"Ini kita potret dan bagaimana solusi-solusi didalam menghadapi situasi-situasi seperti itu," jelasnya.
Dia mengatakan, masuknya opsi ketiga dalam kajian bukan bertujuan untuk 'pencaplokan' wilayah Kabupaten Bogor. Namun, masih terdapat solusi kebijakan lain yang dapat diambil oleh Kabupaten dan Kota Bogor.
"Misalnya meningkatkan kerjasama kota dan kabupaten soal badan baru untuk pengelola perbatasan dan sebagainya," ungkapnya.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, perluasan wilayah Kota Bogor dengan 'mencaplok' wilayah Kabupaten yang masuk dalam opsi merupakan bagian kebutuhan masyarakat. Dia mengatakan, pencaplokan tersebut demi mendekatkan layanan masyarakat Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan Kota Bogor.
Dedie mencontohkan, mayoritas pasien di 20 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Bogor, hampir 50 persennya berasal dari warga Kabupaten Bogor. Karena itu, dia mengatakan, warga Kabupaten Bogor akan kesulitan untuk mendapat pelayanan jika terjadi sesuatu yang tidak diingatkan.
"Misalnya, si pasien ada kesulitan BPJS, rujukan, dll. Karena bukan warga Kota bogor jadi sulit padahal secara jarak dia lebih dekat dengan Puskesmas Kota bogor," ujarnya.
Dedie menceritakan, sejumlah warga Kabupaten Bogor mengeluhkan layanan ke Kota Bogor. Dengan pencaplokan tersebut, Dedie menyatakan, pelayanan warga Kabupaten Bogor yang masuk ke Kota Bogor dapat terpenuhi.
"Kalau kita dalam konteks perluasan wilayah kan dia jadi warga bogor yang bisa kita layani," jelasnya.
Sebelum DOB Bogor Barat dan Timur disahkan, Dedie mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat yang dekat dengan Kota Bogor. Sehingga, tidak terjadi ketimpangan sosial nantinya.
"Bukan kita pengen ekspansi, atau pengen menguasai. Jadi kita pengen ada satu titik keseimbangan baru," kata Dedie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika