REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) John Wempi Wetipo mengharapkan dukungan maksimal dari birokrasi di kementerian itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya demi menuntaskan pelaksanaan perintah khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Johh Wempi mengaku dirinya mendapatkan pesan khusus dari Presiden Jokowi ketika hendak ditugaskan sebagai wakil menterinya Basuki Hadimuljono. Ada dua pesan dari Jokowi.
Pertama, sebagai orang Papua, Wempi diminta oleh presiden untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Khususnya supaya bisa melakukan akselerasi. Pesan kedua, Presiden Jokowi juga meminta dirinya untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang ada di sana.
"Bagi saya, penugasan dari Presiden Jokowi menjadi sebuah mandat yang harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya," kata John Wempi Wetipo.
Wempi menyadari sejak awal bahwa pengetahuannya dengan wilayah timur Indonesia, apalagi dirinya memang berasal dari Papua, wajar sekali untuk dibutuhkan.
"Berdasarkan aturan, menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur yang memimpin kementerian. Dan saya bisa serta sangat siap memberikan berbagai pertimbangan, saran, dan masukan untuk lebih meningkatkan kinerja kementerian, khususnya di wilayah timur Indonesia," ujarnya dalam siaran persnya.
Dalam konteks itu pula maka Wempi meminta dukungan sepenuhnya dari aparat dan birokrasi di kementerian itu. Sehingga cita-cita Presiden Jokowi yang ingin melakukan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah timur Indonesia bisa terlaksana.
Wempi tak menampik bila dirinya membutuhkan penguatan agar kinerjanya sebagai wakil menteri jadi moncer. Misalnya, Wempi menyatakan dirinya butuh memperkuat jajaran staf yang membantu dirinya dalam menyiapkan berbagai masukan hingga pengawasan di lapangan.
Wempi lalu mengambil contoh kasus penyerangan terhadap pekerja proyek pembangunan dua jembatan di Kabupaten Nduga, Propinsi Papua, pada tahun lalu. Oleh pihak Kementerian PUPR sendiri diakui bahwa salah satu alasan penyerangan adalah tak adanya pelibatan warga lokal. Dan menurut dia, penguatan di jajaran stafnya akan menghindarkan munculnya kejadian sejenis.
Dan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 68/2019 yang baru dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, kata Wempi, hal itu dibolehkan. Semisal, di pasal 68 Perpres itu, disebutkan bahwa 'dapat diangkat lima orang staf khusus kementerian'. Dan merekalah yang nantinya bertugas membantu hingga memberikan saran serta pertimbangan.
"Wajar bila presiden memberi tugas agar saya melakukan pengawasan dengan baik. Sebab anggaran di Kementerian PUPR memang sangat besar. Staf-staf yang mumpuni dibutuhkan untuk melaksanakan perintah Pak Jokowi itu," ulas Wempi.
Karena itulah dia mengingatkan agar birokrasi kementerian memberikan dukungan penuh kepada dirinya dalam melaksanakan perintah Presiden Jokowi dimaksud.
"Mari kita bekerja bersama-sama dalam melaksanakan visi pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
