Jumat 01 Nov 2019 16:09 WIB

PAN Minta Menag Hentikan Isu Radikalisme

Sebaiknya atasi saja masalah-masalah yang real dan konkret yang selama ini terjadi

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andi Nur Aminah
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI- Hanafi Rais
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI- Hanafi Rais

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi menyindir masalah penggunaan cadar dan celana cingkrang yang berkorelasi dengan radikalisme. Partai Amanat Nasional (PAN) meminta mantan Wakil Panglima TNI itu menghentikan isu-isu radikalisme yang tak ada korelasinya.

"Pada Menteri Agama itu stop membawa dan memunculkan terus isu radikalisme. Itu isu yang tidak produktif untuk kemajuan masyarakat, untuk kepentingan Indonesia maju," ujar Hanafi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/11).

Baca Juga

Niat awal Fachrul adalah untuk menberantas radikalisme yang berkembang di Indonesia. Namun menurut Hanafi, hal tersebut justru menimbulkan polemik yang terjadi di masyarakat, khususnya umat Muslim.

"Jadi jangan memunculkan isu yang sebenarnya tidak penting. Itu jangan-jangan malah menutupi kapasitasnya sendiri yang mungkin tidak bisa atau tidak mampu," ujar Hanafi.

Ia juga mendesak Fachrul untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal cadar dan celana cingkrang. Pemahaman soal radikalisme dari Menteri Agama tersebut dinilainya perlu diperluas kembali.

"Kalau memang ditugaskan oleh presiden mengatasi problem keumatan atau keagamaan ya sebaiknya atasi saja masalah-masalah yang real dan konkret yang selama ini terjadi di masyarakat," ujar putra Amien Rais itu.

Komisi VIII DPR RI berencana memanggil Menteri Agama Fachrul Razi terkait pernyataannya yang melarang pemakaian cadar dan celana cingkrang di institusi pemerintahan. DPR ingin mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga muncul pernyataan tersebut.

"Insha Allah kami akan mengundang Pak Menag pada Kamis depan. Isu-isu seperti ini tentu akan menjadi agenda kami untuk mengonfirmasi langsung kepada Pak Menteri dasar pemikirannya," ujar Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement