REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mendukung dan mempersilakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperbaiki dan membaharui sistem elektronik yang ada saat terkait perencanaan anggaran. Menurut Taufik, pembaharuan dalam sistem e-budgeting memang diperbolehkan jika dirasa perlu.
"Iya bisa saja, silakan saja ubah, selama itu untuk kebaikan, yang sudah baik jangan dirubah, yang belum baik ya silakan," kata Taufik saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/11).
Namun, sambung dia, tetap terjadi selisih angka bila sistem e-budgeting dibandingkan dengan e-component. "Perubahan upgrade boleh dong, kalau sistem memang harus di-upgrade, mungkin yang di-upgrade sistem kontrolnya. Kalau e-budgeting kan kemarin sudah dijelasin memang ketika e-budgeting berbanding e-component pasti ada selisih," papar dia.
Taufik mengungkapkan, permasalahan terkait rancangan anggaran selalu terjadi setiap tahun dan dibahas dalam rapat. Karena itu, kata Taufik, perlu adanya penyisiran dengan cara manual.
"Karena yang begini-begini setiap tahun sudah kita temui, setiap tahun kita temui cuma kita enggak pernah lapor wartawan, temui (kejanggalan) kita bahas bareng di sini (rapat). Jadi di sini itu alat menyisir secara manual, kan dibacain satu-satu setuju atau enggak ditanya disini," ungkap Taufik.
Politisi Partai Gerindra itu pun menilai, sistem e-budgeting yang ada pun telah dibuat secara transparan. "Ya sebenernya e-budgeting kan trasnparan semua transparan cuma kan lagi-lagi kan ada budget, ada komponen ini pasti selisih, ini bukan hal baru," imbuh Taufik.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, munculnya sejumlah usulan anggaran aneh, seperti pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar akibat adanya masalah pada sistem. Ia mengungkapkan, sistem yang ada saat ini sudah berbentuk digital. Namun, dalam proses pengecekannya masih dilakukan secara manual atau tidak cerdas (smart).
"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart (cerdas). Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10).
Ia pun mengaku lebih memilih membahas kejanggalan anggaran itu secara internal dan mencari solusi terhadap masalah sistem yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
