REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasang target penurunan tingkat kemiskinan ke level 6,5 persen dari total penduduk Indonesia pada akhir pemerintahannya pada 2024. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy usai menghadiri rapat terbatas dengan Jokowi di istana, Kamis (31/10).
Muhadjir menyampaikan ada tiga indikator kesejahteraan sosial yang secara khusus akan dikejar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Indikator pertama, angka kemiskinan yang akan diturunkan menjadi 6,5 persen pada 2024 untuk target optimis atau 7 persen untuk target pesimis.
Untuk 2020 mendatang, pemerintah mematok target menurunkan angka kemiskinan ke level 8,5 persen hingga 9,5 persen. Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2019 lalu bertengger di level 9,41 persen.
Namun, capaian ini masih lebih rendah ketimbang tingkat kemiskinan pada awal pemerintahan Jokowi di 2014 lalu sebesar 10,96 persen. "Indikator kedua, indeks pembangunan manusia (IPM) sudah kita patok untuk 2019, asumsi kita IPM kita akan berada di 71,98, tahun 2020 72,51, tahun 2024 diharapkan indeks pembangunan manusia 75,54, yang akan kita raih," kata Muhadjir, Kamis (31/10).
Selain itu, Muhadjir mengatakan, Jokowi juga menargetkan untuk menekan angka ketimpangan ke level 0,370 hingga 0,374 pada 2024 mendatang. Angka ini jauh rendah ketimbang capaian rasio gini pada Maret 2019 sebesar 0,382.
Pemerintah memasang target ketimpangan pada akhir 2019 ini akan bertengger di level 0,380 hingga 0,385. "Dalam pengarahan, presiden minta kita kerja habis-habisan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia," katanya.