REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan mengingatkan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk tidak bermain dua kaki dalam berkoalisi. Pernyataan ini disampaikan terkait pertemuan Nasdem dan PKS yang menimbulkan spekulasi Nasdem untuk beroposisi.
"Kami meminta kepada semua partai koalisi untuk taat asas, untuk menjaga sikap dan tindakan yang etis sebagai partai koalisi pemerintahan. Dengan demikian tidak boleh seharusnya politik dua kaki itu dihindari oleh setiap partai koalisi pendukung pemerintah," ujar Wasekjen PDIP Arief Wibowo di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (31/10).
Sebagai partai utama koalisi pemerintahan, PDIP mengingatkan pada semua partai yang selama ini sudah menyatakan komitmennya mendukung Jokowi - Ma'ruf Amin. Menurut Arief, kewajiban terpenting koalisi adalah menjaga pemerintahan agar sukses, efektif menjalankan tugas pokok fungsi dan tangggung jawabnya.
Ia pun meminta partai tak berperan dalam memainkan nilai tawar terhadap Jokowi. Menurut dia, sedari awal seharusnya ada komitmen pada visi presiden yang sama dipaghami dan disepakati sejak awal.
"Nah dengan demikian seharusnya sudah tidak ada lagi proses tawar menawar. namanya komitmen itu ada loyalitas dan kesetiaan," ujar dia.
Pertemuan Nasdem - PKS sempat menyepakati mekanisme check and balances agar tetap ada, supaya pemerintah berjalan optimal. Terkait dengan hal itu, Arief mengingatkan, cukup partai yang ada di luar pemerintah yang melakukan.
"Ya seharusnya mereka-mereka yang ada di pemerintahan, bukan yang di dalam penmerintahan. karena itu kritiknya lebih bersifat teknis ketimbang pokok-pokok kebijakan," ujar dia menambahkan.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan tak menutup kemungkinan partainya berkoalisi dengan PKS pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Kendati demikian, Paloh tidak ingin terburu-buru.
"Kita tidak tahu itu kapan, tapi probability, kemungkinan, teori kemungkinan itu kan di mana aja. Tetapi semuanya harus didatangi dengan pikiran yang sehat dan niat yang baik," ujar Paloh di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (30/10).
Namun saat ini, ia menilai, belum saatnya untuk membicarakan Pilkada 2020 dan Pilpres 2024. Sebab, yang terpenting saat ini adalah mengawasi dan mengkritisi kerja dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Kedua partai bertemu dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dewasa ini," ujar Paloh.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menilai penyelemggaraan Pilkada 2020 dan Pilpres 2024 masih lama. Untuk itu, keduanya sepakat untuk mengeluarkan tiga kesepahaman untuk demokrasi yang lebih baik.
"InshaAllah tapi dalam perjalanan, itu (berkoalisi) dapat menjadi agenda yg bisa kita bicarakan bersama," ujar Sohibul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
