REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menanggapi temuan PSI Jakarta yang menyoroti persoalan anggaran pulpen sebesar Rp 124 miliar. Disdik DKI mengaku akan menyesuaikan anggaran tersebut.
"Anggaran itu juga disusun Suku Dinas dan itu adalah sementara. Nanti semuanya akan kita sesuaikan dengan hasil dari masing-masing sekolah yang tentu untuk proses penyesuaian," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/10).
Syaefuloh menyebut, Disdik DKI akan menyampaikan penyesuaian tersebut kepada Komisi E dalam rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Syaefuloh pun berharap tidak ada kekeliruan anggaran saat pembahasan.
"Kami sudah siapkan bahan untuk revisinya. Insyaalah kami hari ini sampaikan ke DPRD untuk kita kemudian kita sesuaikan, mengikuti tahapan," ujar Saefuloh.
Sementara itu, sambung dia, terkait rencana pembelian sejumlah unit komputer sebesar Rp 121 miliar dibatalkan. Ia menuturkan, para siswa dapat memanfaatkan komputer yang telah tersedia di sekolah-sekolah lain saat ujian.
"Itu ada di Dinas Pendidikan, awalnya diperuntukkan untuk membantu dan memperlancar proses ujian berbasis komputer. Kemudian, dalam rangka efisiensi, kami mencoba membuat beragam alternatif. Artinya, pada saat ujian adik-adik SMK, kita bisa gunakan komputer-komputer yang SMA. Jadi coba kami pending," imbuh dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, selain anggaran lem aibon sebanyak Rp 82 miliar, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar yang diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, sebanyak 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan DKI, dan beberapa unit server serta storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI.
“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan?" kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana dalam keterangan tertulis resminya, Rabu (30/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
