REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PAN Ali Taher Parasong menyoroti isu radikalisme yang kerap dilontarkan pemerintah. Ali menilai isu radikalisme tersebut hanya sebuah retorika politik.

"Terkait dengan radikalisme kan bukan isu baru, isu lama yang terus menerus  setiap kali ada persoalan dinamika sosial kehidupan masyarakat selalu dimunculkan itu seolah-olah membenturkan rakyat dengan pemerintah," kata Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Menurutnya, dinamika di tengah masyarakat berjalan sangat cepat. Pasalnya ketika aspek-aspek kesenjangan sosial, ketidakadilan, pengangguran, kemiskinan itu merambah dan tidak mendapatkan solusi yang terbaik, maka timbul gejolak sosial.

"Ketika gejolak sosial itu kemudian masyarakat menyampaikan aspirasinya kemudian seolah-olah itu bagian dari radikalisme yang dilekatkan pada agama, menurut saya itu tidak bijak juga," ujarnya.

Oleh karena itu ia berpandangan menteri agama harus cepat mengklarifikasi sekaligus juga menunjukan konsep penanganan radikalisme itu, baik dari segi konsep maupun program yang akan dibangun lima tahun ke depan. Menurutnya tidak semestinya Menag ikut larut dalam konflik.

"Jangan cepat menggunakan istilah radikalisme dalam merespons terhadap sebuah persoalan dari lapisan masyarakat yg muncul. Maka Menag harusnya membangun kebersamaan, membangun ukwuah, membangun toleransi, jangan sebaliknya dia justru larut dalam konflik," tuturnya.

Sementara itu Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan jika memang ada isu radikalisme maka seharusnya cara menyelesaikan yang efektif bukan justru malah obral dan kampanye yang tidak terarah. Hal itu justru dapat membuat pikiran radikal bisa menyebar. "Cara paling baik sinergi antara pemerintah, masyarakat dan media," tuturnya

Menurutnya pemerintah perlu mengedepankan intelejen dan kerja tertutup. "Ini bukan perang terbuka, justru dilakukan dengan penuh kerapihan dan akurasi data," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika