REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Hanura membantah pernyataan yang menyebut bahwa Hanura mengeluh di pertemuan antar sekretaris Jenderal Koalisi Indonesia Kerja (KIK) lantaran tak mendapat kursi menteri maupun wakil menteri. Hanura juga membantah meminta posisi tertentu.
"Tidak benar kalau sekjen Hanura berkeluh kesah kepada PPP, dan juga salah jika Hanura dianggap minta-minta jatah mentri atau wakil menteri," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah saat dikonfirmasi, Selasa (29/10).
Inas Nasrullah juga mengklaim, baik Presiden Joko Widodo dan Partai Hanura juga tak melakukan perjanjian tertentu. Hanura tak dijanjikan pos menteri tertentu, Jokowi juga disebut tak menjanjikan posisi tertentu ke Partai yang dipimpin Oesman Sapta Odang itu.
Hanura juga menyarkana mendukung penuh kabinet Indonesia Maju pilihan presiden. Menurut Inas, Hanura menyadari bahwa rakyat sangat menunggu kerja nyata Kabinet Indonesia Maju.
"Sehingga pak Jokowi harus fokus untuk memimpin dinamika pembangunan 5 tahun kedepan yang tentunya akan banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Sekjen PPP Ahmad Baidowi meyakini tiga partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang belum mendapatkan pos menteri maupun wakil menteri bakal mendapatkan posisi tertentu. Tiga partai itu yakni PBB, Hanura dan PKPI.
"Kalaupun belum masuk ke kabinet, kalau memang Pak Jokowi nanti mengakomodir, toh masih ada tempat yang lain," kata pria yang kerap disapa Awi itu saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (28/10) malam.
Baidowi mengatakan, keresahan partai pendukung yang tak mendapatkan kursi itu telah disampaikan dalam pertemuan antar sekretaris jenderal partai pendukung Jokowi. Partai - partai itu bahkan, kata Awi, menyampaikan secara langsung pada Sekjen PPP.
"Dan itu sudah tersampaikan, sepertinya tinggal waktu saja. Toh pos-pos itu tidak hanya di kabinet masih ada tempat-tempat lain, tapi sekali itu kewenangan pak Jokowi," kata Awi.
Awi pun menilai, keresahan dari partai politik pendukung Jokowi yang belum dapat kursi wajar saja ia mengakui bahwa politik memang bagi-bagi kekuasaan. Namun, Awi mengingatkan, bagaimanapun, penyusunan formasi kabinet menjadi hak prerogatif Jokowi.
"Memang ada keluh kesah dari beberapa sekjen yang belum kebagian dan meminta PPP menyampaikan kepada Pak Jokowi dan timnya terkait dengan teman-teman yg belum kebagian posisi kira-kira itu. saya kira itu normal saja ya permohonan seperti itu," ujar Awi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika