Senin 28 Oct 2019 15:31 WIB

Pengamat: Pencalonan Gibran Sah, Tapi ...

Langkah Gibran memotong kompas dengan langsung ke DPP bisa picu konflik.

Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (24/10).
Foto: Republika/Prayogi
Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (24/10).

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto menyatakan, rencana pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Surakarta 2020 tidak menyalahi aturan, meski DPC PDIP Surakarta sudah memiliki calon tunggal.

Menurutnya, pencalonan bisa dilakukan melalui rekomendasi Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Daerah (DPD), maupun Dewan Pengurus Pusat (DPP). "Kalau dari aspek hukum tidak ada aturan yang dilanggar, dalam AD/ART PDIP tidak diatur secara eksplisit mengenai pencalonan pada Pilkada," katanya di Solo, Jateng, Senin (28/10).

Baca Juga

Meski demikian, jika dilihat dari etika politik pencalonan harus dilakukan secara elegan. Menurut dia, setiap pihak yang ingin mencalonkan diri harus memiliki tata krama dan kemampuan membaca dalam berpolitik.

"Kalau tiba-tiba pencalonan lewat DPP kan tidak elok. Walau pun semua harus lewat persetujuan DPP tetapi kan permainan politik dan mekanisme perjuangan ada di bawah," ucapnya.

Pencalonan Gibran yang tidak melalui DPC melainkan langsung lewat rekomendasi DPP, kata ia, bisa memicu konflik.

Sebagaimana diketahui, saat ini DPC PDIP Surakarta sudah mengusung calon tunggal pasangan Achmad Purnomo dan Teguh Prakoso.

Menurut dia, jika tiba-tiba Gibran masuk dengan mengantongi rekomendasi DPP dan menjadi pesaing Achmad Purnomo maka akan menciptakan dua kubu.

"Ada pihak yang mendukung Achmad Purnomo dan ada yang mendukung Gibran. Ini membuat tidak nyaman konstituen. Padahal kalau konflik pecah tidak akan menguntungkan PDIP secara komunikasi politik," ujarnya.

Oleh karena itu, idealnya jika memang DPP memberikan rekomendasi kepada Gibran maka harus ada komunikasi antaranya DPP dengan DPC.

Secara perbandingan, ia menilai Achmad Purnomo mau pun Gibran memiliki keunggulan masing-masing. Menurut dia, dari sisi kerja sosial Achmad Purnomo lebih unggul karena sudah terlihat saat mendampingi FX Hadi Rudyatmo sebagai Wakil Wali Kota Surakarta.  Sementara itu Gibran lebih unggul dari sisi popularitas khususnya di kalangan milenial. "Tetapi kan di situ banyak yang dinilai, di antaranya figurnya bagaimana, kapabilitas seperti apa. Jadi dua-duanya saya melihat sama kuat," tuturnya

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement